Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Minta Jokowi Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr

Kompas.com - 12/02/2019, 22:21 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berhati-hati menyikapi dukungan yang diberikan petinggi Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr).

Juru Bicara PSI Surya Tjandra mengatakan, dukungan tersebut perlu disikapi dengan hati-hati karena datang dari seorang petinggi sebuah partai yang dipimpin Tommy Soeharto, pewaris sah rezim otoriter Orde Baru.

Partai Berkarya merupakan partai pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Manuver Politik Muchdi Pr, Petinggi Berkarya yang Beralih Dukung Jokowi

Selain itu, bagi PSI, Muchdi merupakan sosok dengan catatan sejumlah masalah.

“Ini pantas dipertanyakan, apakah dia ingin berperan sebagai kuda troya yang merusak dari dalam, atau memang hanya ingin mencari sensasi belaka?” kata Surya Tjandra melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/2/2019).

“Kami menilai dukungan orang macam Muchdi tidak hanya menyakiti para pejuang hak asasi manusia yang masih terus berjuang menuntaskan kasus penculikan aktivis, tetapi juga tidak akan menambah elektabilitas Jokowi-Ma’ruf,” ujar Surya.

“Kalau dukungannya memang tulus, seharusnya yang bisa dilakukan Muchdi adalah membuka semua nama yang terlibat kasus penculikan aktivis yang boleh jadi memang diketahuinya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Jokowi menyikapi dukungan Muchdi secara bijaksana.

Baca juga: Sejak Pindah Partai, Muchdi Pr Jarang Berkomunikasi dengan Prabowo

 

Muchdi sebelumnya menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Mantan Deputi V BIN ini mengungkapkan sejumlah hal yanng menjadi alasannya mendukung Jokowi.

"Pertama, karena saya melihat Pak Jokowi ini sudah berbuat banyak selama lima tahun ini. Pembangunan yang dirasakan masyarakat Indonesia itu sudah jelas, mulai jalan tol, masalah pelabuhan, masalah airport, masalah industri, dan lain-lain," kata Muchdi dalam sebuah video yang beredar.

Menurut dia, hal itu tidak dilakukan oleh presiden siapa pun selama 15 tahun reformasi. Itulah yang menjadi alasannya menyatakan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019.

Baca juga: Muchdi Pr Dukung Jokowi, TKN Sebut Parpol Koalisi Prabowo-Sandiaga Tak Solid

Lebih lanjut, dalam video wawancara itu, Muchdi menyatakan Prabowo tidak akan bisa melakukannya lima tahun ke depan.

Sebab, Muchdi yang juga pernah menjabat Danjen Kopassus TNI AD mengaku sudah lama mengenal Prabowo sebagai kawan.

"Pak Prabowo itu kan kawan saya. Jadi, saya kira itu tidak bisa dilakukan Pak Prabowo lima tahun ke depan," ucap Muchdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com