Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kalau Merasa Tol Mahal, Lewat Jalan Biasa

Kompas.com - 12/02/2019, 20:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perusahaan logistik dan masyarakat tidak dirugikan dengan berbayarnya tol Trans Jawa saat ini. Menurut Kalla, tol Trans Jawa merupakan alternatif baru bagi masyarakat sehingga sifatnya pilihan.

Jika dirasa bertarif mahal, masyarakat bisa menggunakan jalan nontol. 

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi penurunan jumlah kendaraan pribadi dan logistik yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut.

"Saya pikir (mereka) tidak merasa dirugikan, karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura kan tidak ditutup kan, tetap jalan, tetapi kalau merasa mahal ya kembali ke jalan biasa," ujar Kala di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun, 782 Kilometer Jalan Tol Terbangun

Kalla mengakui, tarif tol Trans Jawa bagi pengguna kendaraan pribadi bisa dirasa berat. Namun, bagi kendaraan umum seperti bus, harga yang ditetapkan masih bisa dirasa mudah sebab dibebankan ke penumpang.

Ia pun menilai besaran tarif tol Trans Jawa saat ini sudah sebanding dengan nilai investasinya.

"Tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau mau pilih cepat? Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya kan mungkin 8 jam bisa sampai Surabaya, tapi kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," lanjut dia.

Diberitakan, setelah sebulan dibuka gratis, tujuh ruas Tol Trans-Jawa yang baru diresmikan pada 20 Desember 2018 akhirnya dioperasikan bertarif.

Namun, pengenaan tarif ini membuat jumlah kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut menurun.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, penurunan terjadi tak hanya di jumlah kendaraan golongan I atau kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan logistik.

Baca juga: Sejak Bertarif, Jumlah Pengguna Tol Trans-Jawa Turun

"Golongan I turun hampir sekitar 2 persen, kemudian non-golongan I turun 4,7 persen. Itu wajar karena tadinya gratis," kata Subakti di kantornya, Senin (11/2/2019).

Soal tarif yang dinilai terlalu mahal, menurut dia, tarif yang berlaku saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang diusulkan, seperti tarif Tol Semarang-Batang.

"Berdasarkan investasinya, (usulan tarif) Rp 1.500 per kilometer. Kami tetapkan Rp 1.000 per kilometer. Itu golongan I, ya. Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan," ungkapnya.

Kompas TV Penyesuaian tarif 15 ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasamarga akan dilakukan tahun ini. Inflasi dan perjanjian pengusahaan jalan tol menjadi dasar penyesuaian tarif. Terdekat, penyesuaian tarif Tol Sedyatmo akan diberlakukan 14 Februari pekan ini. Tarif kendaraan golongan 1 dan 2 naik, sedangkan tarif tetap bagi golongan 3, dan tarif turun untuk golongan 4. Beberapa ruas tol lainnya yang juga akan dikenakan penyesuaian tarifadalah Tol Bali Mandara dan Cikampek-Palimanan. Penyesuaian berlaku bagi tol yang beroperasi sebelum tahun 2015 dan terakhir mengalami penyesuaian tarif pada 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com