Kalla Setuju Penjualan Avtur Tak Dimonopoli Pertamina

Kompas.com - 12/02/2019, 19:49 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantornya Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla di Kantornya
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah bila ada perusahaan minyak selain Pertamina yang menjual avtur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla mengenai wacana perusahaan minyak selain Pertamina menjual avtur di Indonesia agar harganya kompetitif.

"Ya itu kalau dibutuhkan bisa saja," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2019).

Namun, kata Kalla, perusahaan minyak yang ingin menjual avtur di Indonesia harus memiliki infrastrukturnya di setiap bandara. Ia mengatakan, sejauh ini baru Pertamina yang memiliki infrastruktur untuk menjual avtur di bandara.

Baca juga: Harga Avtur Mahal, Jokowi Akan Panggil Dirut Pertamina

Ia menilai pelibatan perusahaan selain Pertamina dalam penjualan avtur sangat realistis sebab di jenis bensi dan solar hal itu telah dilakukan.

"Kalau bensin, premium, ada perusahaan lain. Ada Shell. Tentu kenapa avtur tidak bisa?" lanjut Kalla.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, banyak perusahaan minyak yang berminat menjual avtur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi mahalnya harga avtur yang dijual Pertamina sehingga mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat.

"Banyak kalau yang mau, antre, saya pastikan. Walaupun saya belum tahu, saya pastikan antre," kata Jokowi seusai menghadiri acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Jokowi Pastikan Banyak Perusahaan Minyak Berminat Jual Avtur di Indonesia

Ia menambahkan, harga avtur yang dijual Pertamina di Indonesia lebih mahal 30 persen jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Karena itu, kata Jokowi, hal tersebut harus dihentikan agar tiket pesawat bisa lebih kompetitif harganya.

"Karena harga avtur itu menyangkut 40 persen dari cost yang ada di tiket pesawat. Besok saya panggil aja (Direktur Utama Pertamina)," lanjut Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X