Kapuspen TNI: Dwifungsi ABRI Lebih Banyak Mudaratnya

Kompas.com - 12/02/2019, 18:52 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi membantah anggapan sejumlah pihak mengenai adanya upaya mengembalikan dwifungsi ABRI dalam rencana restrukturisasi TNI. 

Rencana restrukturisasi oleh Presiden Joko Widodo akan memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Menurut Sisriadi, penerapan Dwifungsi saat ini justru tidak menguntungkan bagi TNI secara kelembagaan. Sebab TNI akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan. 

Baca juga: Moeldoko: Pandangan Dwifungsi ABRI Kembali Kurang Tepat, Jangan Hanya Komentar..

"Dan memang kami tahu persis kok. Dwifungsi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan saya kira masyarakat seharusnya bisa melihat bahwa demokrasi kita terbangun karena keikhlasan TNI," ujar Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019).

Sisriadi mengatakan, pada zaman Orde Baru, konsep dwifungsi bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Saat itu, TNI digumakan sebagai alat kekuasaan.

Ia memastikan bahwa saat ini TNI tidak memiliki niat untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

"Kita semua tahu lah. Jadi kita lihat akibatnya kehancuran. Jadi itu mudarat sebenarnya. Nah kita tidak ingin kontribusi negatif lagi kan dan semua orang pasti tidak ingin," kata Sisriadi.

"Di TNI tidak ada (menghidupkan dwifungsi) untuk kembali ke situ yang pertama tentu kami butuh doktrin. Tidak pernah ada doktrin seperti itu," tutur dia.

Di sisi lain, Sisriadi menjelaskan bahwa tidak ada korelasi antara restrukturisasi TNI dan dwifungsi ABRI.

Konsep dwifungsi yang berlaku selama zaman Orde Baru, menempatkan TNI dalam ranah pertahanan keamanan dan politik kekuasaan. Saat itu seorang perwira TNI aktif dapat menjabat sebagai kepala daerah atau menteri.

Baca juga: Kapuspen: Tak Ada Hubungan Rencana Restrukturisasi TNI dengan Dwifungsi ABRI

Sementara, kata Sisriadi, rencana restrukturisasi akan menempatkan perwira TNI ke dalam struktur birokrasi di kementerian/lembaga.

Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan, prajurit aktif dapat menempati 10 kementerian/lembaga.

Ke-10 kementerian/lembaga tersebut membidangi koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

"Toh itu bukan ke politik. Kalau dwifungsi itu kekuatan hankam dan kekuatan politik," kata Sisriadi.


Terkini Lainnya

Antusias Lihat Peresmian MRT Jakarta, Warga Padati Bundaran HI

Antusias Lihat Peresmian MRT Jakarta, Warga Padati Bundaran HI

Megapolitan
Plt Bupati Trenggalek Ajak Komunitas Motor Bersihkan Pantai di Kawasan Konservasi Penyu

Plt Bupati Trenggalek Ajak Komunitas Motor Bersihkan Pantai di Kawasan Konservasi Penyu

Regional
Setelah Dinyatakan Kalah, Akankah Ancaman ISIS Sepenuhnya Hilang?

Setelah Dinyatakan Kalah, Akankah Ancaman ISIS Sepenuhnya Hilang?

Internasional
Jonan: Tidak Banyak yang Tahu, 50 Persen Anggaran Kementerian ESDM Dikembalikan ke Rakyat

Jonan: Tidak Banyak yang Tahu, 50 Persen Anggaran Kementerian ESDM Dikembalikan ke Rakyat

Regional
Tutup MTQ, Wagub Sumut Menangis Ingat Sang Ayah

Tutup MTQ, Wagub Sumut Menangis Ingat Sang Ayah

Regional
Hari Pertama Kampanye Terbuka, Ini Daerah yang Dikunjungi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga

Hari Pertama Kampanye Terbuka, Ini Daerah yang Dikunjungi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Antisipasi Banjir, Pemkot Palembang Tambah Pompanisasi di Kolam Retensi

Antisipasi Banjir, Pemkot Palembang Tambah Pompanisasi di Kolam Retensi

Regional
Pemilik Warung Jadi Bandar Narkoba, 10 Kg Sabu Disimpan Dalam Bungkus Makanan dan Karung

Pemilik Warung Jadi Bandar Narkoba, 10 Kg Sabu Disimpan Dalam Bungkus Makanan dan Karung

Megapolitan
Jembatan Ambruk Diterjang Banjir, Akses 4 Desa di Bima Lumpuh

Jembatan Ambruk Diterjang Banjir, Akses 4 Desa di Bima Lumpuh

Regional
Sandiaga: 21 Hari ke Depan Tidak Boleh Ada 'Statement' Menyerang

Sandiaga: 21 Hari ke Depan Tidak Boleh Ada "Statement" Menyerang

Nasional
Terjebak Badai, 1.300 Penumpang Kapal Pesiar Diangkut Pakai Helikopter

Terjebak Badai, 1.300 Penumpang Kapal Pesiar Diangkut Pakai Helikopter

Internasional
Lama Ditutup, Jalan Prof M Yamin Menteng Akan Dibuka untuk Umum

Lama Ditutup, Jalan Prof M Yamin Menteng Akan Dibuka untuk Umum

Megapolitan
Viral, Penumpang Makan Lesehan hingga Bergelantungan di MRT Jakarta

Viral, Penumpang Makan Lesehan hingga Bergelantungan di MRT Jakarta

Megapolitan
Ingin Naik MRT Hari Ini, Penumpang Harus Daftar 'Online'

Ingin Naik MRT Hari Ini, Penumpang Harus Daftar "Online"

Megapolitan
Usai Diresmikan Jokowi, MRT Jakarta Beroperasi Mulai Pukul 11.00

Usai Diresmikan Jokowi, MRT Jakarta Beroperasi Mulai Pukul 11.00

Megapolitan

Close Ads X