Fadli Zon: Prabowo Akan Ungkit Kegagalan Swasembada Pangan hingga Infrastruktur Mangkrak

Kompas.com - 12/02/2019, 17:52 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto akan mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo saat debat kedua Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fadli Zon, saat ditemui di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Fadli mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak berhasil akan diungkit saat debat, seperti soal infrastruktur yang mangkrak.

"Menurut saya, perlu dong ada kritik ya, karena apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi mengenai swasembada gagal total semua," tutur Fadli.

"Infrastruktur juga banyak yang gagal tuh, banyak yang mangkrak, saya kira sebagian besar apa yang dijanjikan tidak tercapai," sambung dia.

Baca juga: Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Sebagai informasi, debat kedua mengambil tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Terkait topik debat yang akan diungkit untuk mengimbangi isu infrastruktur yang kerap dibanggakan Jokowi, Fadli mengaku belum tahu.

Kendati demikian, Fadli mengkritisi bahwa infrastruktur tak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi harga kebutuhan pokok semakin mahal.

Baca juga: Jokowi: Siapa yang Suruh Makan Jalan Tol?

"Lihat nanti, tapi kalau kita lihat masyarakat juga kan enggak bisa makan infrastruktur, makannya nasi dan sembako, dan kebutuhan yang semakin mahal, sementara daya beli turun," ungkapnya.

Di sisi lain, Fadli meyakini bahwa Prabowo sudah terbiasa membicarakan topik-topik dalam debat kedua, terutama pangan.

Menurut Fadli, komitmen Prabowo terhadap sektor pertanian sangat tinggi. Apalagi, Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk dua periode.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kendati demikian, Fadli mengaku belum tahu secara spesifik apa yang akan disampaikan Prabowo saat debat.

Menurut prediksi Fadli, Prabowo juga belum mengetahui apa yang akan disampaikan.

"Saya juga enggak tahu, saya kira Pak Prabowo juga belum tahu, tapi nanti Pak Prabowo itu kan sudah biasa bicara soal pangan, soal kedaulatan pangan, soal infrastruktur, dan soal-soal lain, terutama Pak Prabowo, dua kali menjadi Ketua Umum HKTI," terangnya.

"Jadi kepedulian Pak Prabowo terhadap petani dan sektor pertanian itu luar biasa komitmennya," sambung dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X