Fadli Zon: Prabowo Akan Ungkit Kegagalan Swasembada Pangan hingga Infrastruktur Mangkrak

Kompas.com - 12/02/2019, 17:52 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto akan mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo saat debat kedua Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fadli Zon, saat ditemui di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Fadli mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak berhasil akan diungkit saat debat, seperti soal infrastruktur yang mangkrak.

"Menurut saya, perlu dong ada kritik ya, karena apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi mengenai swasembada gagal total semua," tutur Fadli.

"Infrastruktur juga banyak yang gagal tuh, banyak yang mangkrak, saya kira sebagian besar apa yang dijanjikan tidak tercapai," sambung dia.

Baca juga: Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Sebagai informasi, debat kedua mengambil tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Terkait topik debat yang akan diungkit untuk mengimbangi isu infrastruktur yang kerap dibanggakan Jokowi, Fadli mengaku belum tahu.

Kendati demikian, Fadli mengkritisi bahwa infrastruktur tak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi harga kebutuhan pokok semakin mahal.

Baca juga: Jokowi: Siapa yang Suruh Makan Jalan Tol?

"Lihat nanti, tapi kalau kita lihat masyarakat juga kan enggak bisa makan infrastruktur, makannya nasi dan sembako, dan kebutuhan yang semakin mahal, sementara daya beli turun," ungkapnya.

Di sisi lain, Fadli meyakini bahwa Prabowo sudah terbiasa membicarakan topik-topik dalam debat kedua, terutama pangan.

Menurut Fadli, komitmen Prabowo terhadap sektor pertanian sangat tinggi. Apalagi, Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk dua periode.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kendati demikian, Fadli mengaku belum tahu secara spesifik apa yang akan disampaikan Prabowo saat debat.

Menurut prediksi Fadli, Prabowo juga belum mengetahui apa yang akan disampaikan.

"Saya juga enggak tahu, saya kira Pak Prabowo juga belum tahu, tapi nanti Pak Prabowo itu kan sudah biasa bicara soal pangan, soal kedaulatan pangan, soal infrastruktur, dan soal-soal lain, terutama Pak Prabowo, dua kali menjadi Ketua Umum HKTI," terangnya.

"Jadi kepedulian Pak Prabowo terhadap petani dan sektor pertanian itu luar biasa komitmennya," sambung dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X