Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Kompas.com - 12/02/2019, 16:57 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kesehatan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019) siang.

Membuka sambutannya, Jokowi tak langsung bicara mengenai masalah pendidikan, melainkan masalah infrastruktur terlebih dulu.

Jokowi meminta izin kepada para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk bicara soal infrastruktur.

"Sebelum masuk ke urusan pendidikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai Infrastruktur. Boleh ya?" tanya Jokowi.

"Boleh," jawab para kepala dinas yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Kalau Saya Orang Politik, yang Benar Memang Pembangunan Fokus di Jawa

Jokowi lalu menjelaskan bahwa pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.

"Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura. Dua sampai dua setengah kali lipat lebih mahal di kita. Karena jalan tidak baik, airport kurang, pelabuhan tidak siap, ini menyebabkan kita kalah bersaing," kata Jokowi.

"Produktivitas kita saya ngomong apa adanya. Investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, Malaysia Filipina Thailand dan Vietnam. Saya tidak mau kita kalah nanti dengan Kamboja, Laos," tambah dia.

Selain infrastruktur yang kalah saing dengan negara lain, Jokowi juga menyoroti infrastruktur di Indonesia yang belum merata.

Jokowi lalu menunjukkan foto salah satu ruas jalan di Papua.

"Bagaimana kita bsa bersaing, bagaimana saudara kita di Papua bsa menikmati logistik transportasi harga kalau jalannya seperti ini," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa jalan itu kini sudah mulus diaspal.

Jokowi mengatakan, dengan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, maka ia tak hanya membangun perekonomian, tapi mewujudkan sila kelima, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebetulnya kalau saya orang politik bangun itu di Jawa saja. Karena 160 juta penduduk kta di Jawa. Return politik dan ekonomi cepat. Tapi kita membangun negara," kata dia.

Setelah bicara panjang lebar mengenai infrastruktur selama sekitar 12 menit, baru lah Jokowi bicara mengenai soal pembangunan sumber daya manusia, termasuk mengenai pendidikan. Menurut dia, pembangunan SDM besar-besaran akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Menurut dia, pemerintah akan fokus mengembangkan sekolah vokasi, balai latihan kerja hingga pondok pesantren.

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura, Ini Kata Moeldoko

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar jumlah guru terampil lebih banyak dari guru normatif. Dengan begitu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bisa siap untuk masuk ke dunia kerja.

"Di sini lah Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat bertanggungjawab berhasil tidaknya nanti yang namanya pembangunan kualitas SDM," kata Jokowi.

Sebelum menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, Jokowi terlebih dulu menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara panjang lebar mengenai infrastruktur terlebih dahulu sebelum masuk ke topik kesehatan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo buka suara soal harga tiket pesawat mahal. Jokowi menilai biang keladi avtur yang mahal harus segera dibenahi. Pasalnya harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta lebih mahal 30 persen dibanding bandara lain.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Nasional
Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Nasional
Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X