Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Kompas.com - 12/02/2019, 16:57 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kesehatan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019) siang.

Membuka sambutannya, Jokowi tak langsung bicara mengenai masalah pendidikan, melainkan masalah infrastruktur terlebih dulu.

Jokowi meminta izin kepada para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk bicara soal infrastruktur.

"Sebelum masuk ke urusan pendidikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai Infrastruktur. Boleh ya?" tanya Jokowi.

"Boleh," jawab para kepala dinas yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Kalau Saya Orang Politik, yang Benar Memang Pembangunan Fokus di Jawa

Jokowi lalu menjelaskan bahwa pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.

"Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura. Dua sampai dua setengah kali lipat lebih mahal di kita. Karena jalan tidak baik, airport kurang, pelabuhan tidak siap, ini menyebabkan kita kalah bersaing," kata Jokowi.

"Produktivitas kita saya ngomong apa adanya. Investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, Malaysia Filipina Thailand dan Vietnam. Saya tidak mau kita kalah nanti dengan Kamboja, Laos," tambah dia.

Selain infrastruktur yang kalah saing dengan negara lain, Jokowi juga menyoroti infrastruktur di Indonesia yang belum merata.

Jokowi lalu menunjukkan foto salah satu ruas jalan di Papua.

"Bagaimana kita bsa bersaing, bagaimana saudara kita di Papua bsa menikmati logistik transportasi harga kalau jalannya seperti ini," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa jalan itu kini sudah mulus diaspal.

Jokowi mengatakan, dengan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, maka ia tak hanya membangun perekonomian, tapi mewujudkan sila kelima, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebetulnya kalau saya orang politik bangun itu di Jawa saja. Karena 160 juta penduduk kta di Jawa. Return politik dan ekonomi cepat. Tapi kita membangun negara," kata dia.

Halaman:


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X