Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat dan LSM Tunggu Komitmen Kedua Capres untuk Isu Kelautan

Kompas.com - 12/02/2019, 12:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen dan gagasan baru kedua capres dan cawapres dalam menjaga kelautan Indonesia menjadi salah satu yang perlu dicermati dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu, 17 Februari 2019.

Ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) Bustar Maitar mendorong kedua capres untuk memiliki program yang jelas dan tegas terkait menjaga laut bangsa.

"Kita mendorong adanya penegakan yang tegas dari kedua capres dalam menjaga laut. Isu laut itu penting dan tidak peduli siapapun presiden yang terpilih," ujar Bustar dalam diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Capres 2019-2024, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Tak Ada Lagi Sedotan Plastik di KFC, Demi Laut yang Bersih

Bustar menjelaskan, isu kelautan penting karena aspek pengawasan, perlindungan, dan pengembangan lingkungan laut di Indonesia saat ini tidak terkelola dengan baik.

Bahkan, Indonesia menjadi negara nomor kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik.

"Artinya, kita bertanggung jawab dalam mengurangi sampah plastik. Pertanyaanya apakah kedua capres berani menyatakan Indonesia itu bebas dari sampah plastik," tuturnya.

Baca juga: Menteri Susi Janjikan Pasar Ekspor untuk Warga di Kampung Rumput Laut Sidoarjo

Tak hanya soal plastik, seperti diungkapkan Bustar, kedua capres juga diharapkan menjawab permasalahan regulasi dan implikasi tentang alat tangkap nelayan yang tidak ramah lingkungan.

Dewan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sukarman menambahkan, kedua capres juga perlu memberikan skema yang jelas terkait regulasi alat tangkap nelayan. Sebab, faktanya, regulasi pemerintah yang ada saat ini tidak selaras dengan implikasinya.

"Laut Indonesia akan terus rusak kalau skema perubahan alat tangkapnya tidak dibenahi," papar Sukarman.

Baca juga: Studi: Perubahan Iklim Ubah Warna Permukaan Laut, Berikut Dampaknya

Adapun debat kedua Pilpres akan mengangkat tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta.

Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Olahan <em>seafood</em> ini berbeda dengan seafood yang lainnya, <em>seafood</em> ini dijual secara kiloan. <em>Seafood</em> ini bukanlah <em>chinese food </em>dan setiap porsinya dapat dimakan 15 orang. Kita akan menjajal menu olahan <em>Seafood</em> yang sedikit berbeda dari lainnya. Karena dijual secara kiloan dan di tiap porsinya akan menyajikan 14 jenis kerang yang akan diolah dalam menu <em>super special combo</em>.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com