Ketum PSI: Tak Boleh Ada Penutupan Paksa Rumah Ibadah

Kompas.com - 12/02/2019, 07:36 WIB
Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.Dok. PSI Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie mengkhawatirkan pelarangan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang semakin marak terjadi.

Hal ini disampaikan Grace di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Grace menjelaskan, di Indonesia sebenarnya hak beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 E: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya….”.

Baca juga: Cegah Sengketa, Jokowi Sertifikasi Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf


Namun ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir adalah terkait tindakan pelarangan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah, pada praktiknya justru membatasi prinsip kebebasan beragama.

"Aturan itu justru dipakai untuk membatasi bahkan mencabut hak konstitusional dalam hal kebebasan beribadah” kata Grace seperti dikutip dari siaran pers DPP PSI, Senin (11/2/2019) malam.

Baca juga: Dekat Venue Berkuda, 5 Rumah Ibadah di Kelapa Gading Pindahkan Pemotongan Hewan Kurban

Oleh karena itu, menurut Grace, PSI akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah.

PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah untuk mencegah adanya penutupan rumah ibadah secara paksa.

Grace memaparkan, selama sebelas tahun terakhir, terdapat 378 gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia menurut SETARA Institute.

Baca juga: Anies: Salah Satu Masalah Pembangunan Itu Memindahkan Rumah Ibadah

Situasi memakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa memihak pada umat tertentu saja.

“Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, PSI akan berjuang agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa. PSI akan bertindak dan berbicara atas dasar konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh, tanpa syarat,” tegas Grace.

Menurut Grace, PSI didirikan atas kecemasan terkait meluasnya intoleransi di negeri ini. Itulah alasan mengapa salah satu perjuangan pokok PSI adalah melawan intoleransi.

"PSI akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal pemerintah agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa," kata dia.

Kompas TV Selain menjaga dan mengamankan garis perbatasan negara anggota TNI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste melakukan karya bhakti. Kali ini sejumlah anggota TNI ikut membangun rumah ibadah sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat.

 


Terkini Lainnya

Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Megapolitan
Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Regional
PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

Internasional
Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Nasional
Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Megapolitan
Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Nasional
Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Megapolitan
Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Regional
Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Megapolitan
KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

Nasional
Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Regional
Penjelasan Fadli Zon tentang Kehadirannya dalam Munajat 212...

Penjelasan Fadli Zon tentang Kehadirannya dalam Munajat 212...

Megapolitan
Maki Polisi di Media Sosial, Mantan Napi Dibekuk

Maki Polisi di Media Sosial, Mantan Napi Dibekuk

Regional

Close Ads X