Ketum PSI: Tak Boleh Ada Penutupan Paksa Rumah Ibadah

Kompas.com - 12/02/2019, 07:36 WIB
Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI. Dok. PSIKetua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie mengkhawatirkan pelarangan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang semakin marak terjadi.

Hal ini disampaikan Grace di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019). Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Grace menjelaskan, di Indonesia sebenarnya hak beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 E: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya….”.

Baca juga: Cegah Sengketa, Jokowi Sertifikasi Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf


Namun ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir adalah terkait tindakan pelarangan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah, pada praktiknya justru membatasi prinsip kebebasan beragama.

"Aturan itu justru dipakai untuk membatasi bahkan mencabut hak konstitusional dalam hal kebebasan beribadah” kata Grace seperti dikutip dari siaran pers DPP PSI, Senin (11/2/2019) malam.

Baca juga: Dekat Venue Berkuda, 5 Rumah Ibadah di Kelapa Gading Pindahkan Pemotongan Hewan Kurban

Oleh karena itu, menurut Grace, PSI akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah.

PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah untuk mencegah adanya penutupan rumah ibadah secara paksa.

Grace memaparkan, selama sebelas tahun terakhir, terdapat 378 gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia menurut SETARA Institute.

Baca juga: Anies: Salah Satu Masalah Pembangunan Itu Memindahkan Rumah Ibadah

Situasi memakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa memihak pada umat tertentu saja.

“Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, PSI akan berjuang agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa. PSI akan bertindak dan berbicara atas dasar konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh, tanpa syarat,” tegas Grace.

Menurut Grace, PSI didirikan atas kecemasan terkait meluasnya intoleransi di negeri ini. Itulah alasan mengapa salah satu perjuangan pokok PSI adalah melawan intoleransi.

"PSI akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal pemerintah agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa," kata dia.

Kompas TV Selain menjaga dan mengamankan garis perbatasan negara anggota TNI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste melakukan karya bhakti. Kali ini sejumlah anggota TNI ikut membangun rumah ibadah sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X