Menerka Pertarungan Caleg di DKI Jakarta...

Kompas.com - 12/02/2019, 07:09 WIB
Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Charta Politika melakukan survei terkait preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di daerah pemilihan ( dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III.

Mereka melakukan survei terhadap elektabilitas partai politik, popularitas dan elektabilitas caleg, hingga toleransi masyarakat terhadap politik uang.

Survei ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019 dan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil, yang dipilih dengan cara multistage random sampling.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Dua Nama Cawagub DKI I Polisi Sabar di Balik Video Viral Pemuda Banting Motor I DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Margin of error survei ini di setiap dapil adalah kurang lebih 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut beberapa temuan menarik dari survei tersebut:

Prediksi Partai Terpilih

Survei tersebut menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra mendominasi perolehan suara di ketiga dapil tersebut.

Hal itu diungkapkan Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

"Jadi hampir di 3 dapil ini, memang kalau kita lihat komposisinya dikuasai oleh PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Muslimin.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P dan Gerindra Unggul di Dapil DKI Jakarta I, II, dan III

Di dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, PDI-P unggul dengan dipilih oleh 17,6 persen responden. Kemudian, diikuti Partai Gerindra dengan 14 persen, dan Partai Golkar sebesar 9,8 persen.

Sementara itu, dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, Partai Gerindra 27 persen, PDI-P 24,6 persen, dan disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,3 persen.

Untuk dapil DKI Jakarta II, Muslimin memberi catatan bahwa pihaknya tidak memiliki responden di luar negeri karena berbagai kendala teknis.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X