Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).JAKARTA, KOMPAS.com - Charta Politika melakukan survei terkait preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di daerah pemilihan ( dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III.
Mereka melakukan survei terhadap elektabilitas partai politik, popularitas dan elektabilitas caleg, hingga toleransi masyarakat terhadap politik uang.
Survei ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019 dan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil, yang dipilih dengan cara multistage random sampling.
Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).
Margin of error survei ini di setiap dapil adalah kurang lebih 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berikut beberapa temuan menarik dari survei tersebut:
Prediksi Partai Terpilih
Survei tersebut menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra mendominasi perolehan suara di ketiga dapil tersebut.
Hal itu diungkapkan Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
"Jadi hampir di 3 dapil ini, memang kalau kita lihat komposisinya dikuasai oleh PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Muslimin.
Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P dan Gerindra Unggul di Dapil DKI Jakarta I, II, dan III
Di dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, PDI-P unggul dengan dipilih oleh 17,6 persen responden. Kemudian, diikuti Partai Gerindra dengan 14 persen, dan Partai Golkar sebesar 9,8 persen.
Sementara itu, dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, Partai Gerindra 27 persen, PDI-P 24,6 persen, dan disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,3 persen.
Untuk dapil DKI Jakarta II, Muslimin memberi catatan bahwa pihaknya tidak memiliki responden di luar negeri karena berbagai kendala teknis.
Baca juga: PKS Klarifikasi, Sebut 2 Nama Cawagub DKI Belum Final
Di dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, PDI-P kembali unggul dengan 29,4 persen, Gerindra 21,1 persen, dan PKS dengan 7 persen.
Muslimin mengatakan, PDI-P dan Gerindra mendapatkan keuntungan efek ekor jas (coattail effect) karena merupakan partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Bagaimana kemudian tadi saya katakan coattail effect di DKI, capres dan cawapres memengaruhi pilihan terhadap partai, terutama partai pengusung itu. Kita lihat hasilnya memang cukup berpengaruh di dapil DKI I, II dan III," kata Muslimin.
Prediksi Popularitas dan Elektabilitas Caleg
Hasil survei Charta Politik menunjukkan bahwa popularitas caleg belum tentu sejalan dengan elektabilitasnya.
Baca juga: Lolos Fit and Proper Test Wagub DKI, Agung Yulianto Bilang Perjalanan Masih Panjang
Di ketiga dapil, kebanyakan caleg baru memang populer, tetapi elektabilitas caleg petahana masih lebih unggul.
Pertama, di dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrawi menjadi yang terpopuler.
"Jadi di DKI I yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya adalah Imam Nahrawi, 51,8 persen," ujar Direktur Riset Charta Politika Muslimin.
Baca juga: Survei Charta Politika: Caleg Pendatang Baru Populer, tetapi Elektabilitas Caleg Petahana Unggul
Kemudian, diikuti dengan caleg Partai Gerindra Habiburokhman, caleg PDI Perjuangan Putra Nababan, dan caleg Partai Nasdem Wanda Hamidah.
Dalam survei tersebut, popularitas Imam Nahrawi disebutkan mampu mendongkrak elektabilitasnya sebesar 15,1 persen.
Kemudian, elektabilitas Habiburokhman berada di posisi kedua sebesar 6,8 persen, dan diikuti caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio sebesar 3,8 persen.
Baca juga: Gerindra DKI: PKS Kurang Hormati Fatsun Politik
Berikutnya, dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.
Di dapil tersebut, caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjadi yang paling populer, diikuti dengan caleg petahana dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, dan caleg petahana Partai Gerindra Biem Triani Benjamin.
Untuk elektabilitasnya, caleg petahana Hidayat menduduki posisi tertinggi dengan memperoleh suara 7,1 persen.
Di posisi kedua yaitu caleg petahana dari PDI Perjuangan Eriko Sotarduga sebesar 7 persen dan caleg petahana Biem Triani Benjamin sebesar 6,6 persen.
Baca juga: Ini Dua Nama Cawagub DKI Terpilih
Sementara itu, meski Tsamara menjadi caleg terpopuler, elektabilitasnya berada di posisi kelima dengan perolehan 3,3 persen suara.
"Untuk yang pendatang baru itu ada Tsamara Amany 3,3 persen. Ini sebagai pendatang baru saya kira cukup populer dan elektabilitasnya cukup tinggi," kata Muslimin.
Terakhir, untuk dapil DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi yang terpopuler.
Baca juga: Anies Harap Penentuan Cawagub DKI Segera Diselesaikan Gerindra-PKS
Terkait tingkat popularitas, Yusril dibuntuti oleh caleg petahana PDI Perjuangan Charles Honoris, caleg PAN Abraham 'Lulung' Lunggana, dan caleg PSI Grace Natalie Louisa.
Sementara itu, caleg petahana PDI Perjuangan Charles Honoris memiliki elektabilitas tertinggi di dapil DKI Jakarta II, dengan memperoleh 8,6 persen suara.
Charles diikuti caleg PAN Lulung dengan 8 persen suara, kemudian caleg PBB Yusril yang memperoleh 7,5 persen suara.
Tingginya Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang
Dari ketiga dapil yang disurvei Charta Politika, dapat disimpulkan bahwa warga Jakarta masih memiliki budaya permisif terhadap praktik politik uang atau pemberian hadiah saat kampanye.
"Ternyata di DKI cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi atau sangat toleransi ketika ada caleg atau parpol atau timses yang memberikan uang," terang Muslimin.
Baca juga: Berada di Luar Kota, Pimpinan Gerindra Belum Teken Surat Berisi 2 Cawagub DKI
Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman tertinggi terhadap praktik politik uang, sebesar 58,2 persen.
Sementara, sebanyak 31,3 persen responden mengaku tak dapat memaklumi politik uang dan sebesar 10,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Di sisi lain, pada dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, sebesar 47 responden mengaku memaklumi politik uang.
Baca juga: PKS Minta Gerindra Segera Teken Surat Berisi 2 Cawagub DKI Hasil Fit and Proper Test
Di dapil tersebut, sebesar 41 persen responden yang tak memaklumi praktek tersebut dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Dapil terakhir, yaitu DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman yang lebih rendah terhadap politik uang.
Meski tak mendapatkan uang, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sembako menjadi barang yang paling ditunggu oleh masyarakat dalam masa kampanye pileg.
