Cerita Caleg: Manfaatkan Wefie hingga Vlog Dekati Relawan dan Calon Pemilih

Kompas.com - 12/02/2019, 06:51 WIB
Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akan mencoret Mandala Abadi atau Mandala Shoji dari daftar calon tetap anggota DPR. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pencoretan caleg PAN Mandala Shoji didasarkan pada aturan yang berlaku bagi terpidana kasus pidana tindak pidana Pemilu.

Idris menilai apa yang dilakukannya di media sosial untuk mendekatkan diri dan memberi perhatian ke calon pemilih.

Baca juga: Istri Mandala Shoji Sebut Suaminya Tak Akan Mundur sebagai Caleg

Meski demikian, Idris juga tetap memprioritaskan bertemu secara tatap muka dengan calon pemilih. Sebab, calon pemilih juga perlu mengenal lebih jauh calon pemimpinnya secara langsung.

"Kita kan mesti bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat itulah yang mesti kita sentuh, ya kan. Mereka bisa menilai dari leaflet, bisa searching tapi kan harus diajak bicara, diberikan pengertian, ya kan, memahami program-programnya," tutur dia.

Idris ingin menjangkau calon pemilih dari beragam kalangan dan usia. Oleh karena itu, ia memanfaatkan media sosial, di sisi lain juga fokus bertemu langsung dengan calon pemilih.

"Ya sebenarnya yang paling efektif itu kan tatap muka ya. Tentunya media sosial kita manfaatkan untuk hal-hal positif, memberikan gambaran mengenai diri kita, program-program kita, masyarakat ada edukasinya," ungkap Idris.

Baca juga: TGB Dorong Terus Caleg Golkar untuk Transparan

"Semua kita sentuh, baik yang generasi milenial, terus generasi umur 40, 50 kan yang 50, 60 juga mesti diperhatikan bahwa mereka diserap aspirasinya mereka. Itu kan perlu disosialisasikan ke mereka dan mereka butuh perhatian juga," lanjutnya.

Ia memandang tantangan mendapatkan dukungan calon pemilih yang beragam pada dasarnya tak ada perbedaan spesifik.

Sebab, menurut Idris, dukungan calon pemilih bisa diraih berdasarkan sejauh mana seorang caleg mampu menjelaskan profil, program kerja yang jelas dan sesuai, hingga mengapa mereka harus memberikan hak suara kepada caleg.

Baca juga: Bawaslu Limpahkan Kasus Dugaan Caleg PAN Kampanye di Mushala ke Polisi

Aspek pendidikan dan pemberdayaan ekonomi

Idris mengatakan, alasannya maju menjadi caleg ingin mendorong perbaikan taraf hidup bagi masyarakat Kota Depok dan Kota Bekasi. Ia menaruh perhatian pada dua hal yang selalu disampaikan masyarakat kepada dirinya.

"Ketika melakukan sosialisasi kebanyakan masyarakat itu minta aspek pendidikan, dipermudah. Itu ada sampai ibu-ibu bicara, tolong supaya diperjuangkan di kecamatan saya ada SMA karena anak saya mau ke SMA jauh enggak bisa dan kuotanya terbatas gitu, dan terutama lagi lapangan pekerjaan," kata Idris.

Baca juga: Data Perludem: Rincian Jumlah Caleg yang Membuka dan Merahasiakan Data Pribadinya

Terkait lapangan pekerjaan, Idris selalu berupaya mendorong agar masyarakat bisa memberdayakan dirinya, yaitu melalui wirausaha. Ia berkeyakinan setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan melalui wirausaha.

"Misalnya ojek ya, sekarang booming karena di-monetize kan, dikembangkan lewat aplikasi. Nah, masyarakat kan butuh monetize seperti itu kan, yang bisa apa. Tapi kan tidak mungkin semua jadi tukang ojek, ya kan," ujar dia.

"Bikin yang lain. Misalnya, bikin cireng, kue, tapi kan kadang tidak tahu (cara mengembangkannya), itu perlu dipromosikan, diberikan pelatihan kewirausahaan, gitu," sambungnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X