Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang Masih Tinggi

Kompas.com - 11/02/2019, 22:22 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan bahwa warga Jakarta masih memiliki budaya permisif terhadap praktik politik uang atau pemberian hadiah saat kampanye.

Temuan Charta Politika terungkap setelah melakukan survei terhadap 800 responden di masing-masing daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III, pada 18-25 Januari 2019.

"Ternyata di DKI cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi atau sangat toleransi ketika ada caleg atau parpol atau timses yang memberikan uang," tutur Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman tertinggi terhadap praktik politik uang, sebesar 58,2 persen.

Baca juga: Foto Ketua RT Terpampang di Spanduk Caleg, Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang

Sementara, sebanyak 31,3 persen responden mengaku tak dapat memaklumi politik uang dan sebesar 10,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Di sisi lain, pada dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, sebesar 47 responden mengaku memaklumi politik uang.

Di dapil tersebut, sebesar 41 persen responden yang tak memaklumi praktek tersebut dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Dapil terakhir, yaitu DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman yang lebih rendah terhadap politik uang.

Baca juga: Bawaslu: Sistem Proporsional Terbuka Membuka Potensi Politik Uang

Meski tak mendapatkan uang, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sembako menjadi barang yang paling ditunggu oleh masyarakat dalam masa kampanye pileg.

Muslimin menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebabkan karena praktik itu sudah biasa terjadi dan rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat.

Padahal, politik uang tidak menjamin terpilihnya caleg tersebut nantinya.

"Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah, terutama parpol dan caleg itu sendiri," kata Muslimin.

Sebanyak 47,6 persen responden mengaku tidak memaklumi politik uang, sementara 42,6 persen menjawab dapat memaklumi, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019 dan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil yang dipilih dengan cara multistage random sampling.

Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Margin of error survei ini di setiap dapil adalah kurang lebih 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com