Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: PDI-P dan Gerindra Unggul di Dapil DKI Jakarta I, II, dan III

Kompas.com - 11/02/2019, 17:53 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Charta Politika menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra mendominasi perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III.

Hal itu diungkapkan Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Survei dilakukan terhadap 800 responden di masing-masing dapil pada 18-25 Januari 2019.

"Jadi hampir di 3 dapil ini, memang kalau kita lihat komposisinya dikuasai oleh PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Muslimin.

Di dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, PDI-P unggul dengan dipilih oleh 17,6 persen responden. Kemudian, diikuti Partai Gerindra dengan 14 persen, dan Partai Golkar sebesar 9,8 persen.

Baca juga: Dinamika Elektabilitas Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Versi 4 Lembaga Survei

Sementara itu, dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, Partai Gerindra 27 persen, PDI-P 24,6 persen, dan disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,3 persen.

Untuk dapil DKI Jakarta II, Muslimin memberi catatan bahwa pihaknya tidak memiliki responden di luar negeri karena berbagai kendala teknis.

Di dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, PDI-P kembali unggul dengan 29,4 persen, Gerindra 21,1 persen, dan PKS dengan 7 persen.

Efek ekor jas

Muslimin mengatakan, PDI-P dan Gerindra mendapatkan keuntungan efek ekor jas (coattail effect) karena merupakan partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Bagaimana kemudian tadi saya katakan coattail effect di DKI, capres dan cawapres memengaruhi pilihan terhadap partai, terutama partai pengusung itu. Kita lihat hasilnya memang cukup berpengaruh di dapil DKI I, II dan III," kata Muslimin.

Baca juga: Elektabilitas Unggul di Survei, Kubu Jokowi-Maruf Belum Puas

Survei ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019 dan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil yang dipilih dengan cara multistage random sampling.

Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Margin of error survei ini di setiap dapil adalah kurang lebih 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut selengkapnya hasil survei tersebut:

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com