Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Ani Yudhoyono Dirawat di Singapura Sejak Sabtu Pekan Lalu

Kompas.com - 11/02/2019, 17:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, tengah sakit dan dirawat di Singapura.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan Ani Yudhoyono dirawat di Singapura sejak Sabtu (9/2/2019) kemarin.

"Saat ini Ibu Ani Yudhoyono masih dirawat di Singapura sejak Sabtu pekan lalu. Mohon doa dan supportnya dari teman-teman semua," kata Imelda melalui pesan singkat, Senin (11/2/2019).

Imelda menambahkan, saat ini SBY beserta keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan dokter ihwal kondisi kesehatan Ani.

Baca juga: Wapres Kalla Doakan Kesembuhan Ani Yudhoyono

Di Singapura, Ani Yudhoyono ditemani SBY beserta kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, dan juga kedua menantu beserta cucu-cucunya.

Namun saat ditanya di rumah sakit mana Ani Yudhoyono dirawat, Imelda tak menjawab.

"Keluarga Pak SBY masih menunggu hasil dari tim dokter yang saat ini masih terus melakukan observasi," lanjut dia.

Kompas TV Ani Yudhoyono istri presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Akun instagram Ani Yudhoyono mengunggah foto dirinya tengah dirawat di sebuah rumah sakit, selain Susilo Bambang Yudhoyono dalam foto ini tampak keluarga dan cucu yang menemaninya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com