PBNU Akan Bahas RUU Permusikan di Munas - Kompas.com

PBNU Akan Bahas RUU Permusikan di Munas

Kompas.com - 11/02/2019, 17:05 WIB
Panitia NU menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU Permusikan di kantor PBNU, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Panitia NU menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU Permusikan di kantor PBNU, Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019.

Panitia Munas NU 2019 Sarmidi Husna mengatakan, ada empat tema besar yang akan dibahas di Munas, yaitu kenegaraan, keagamaan, ekonomi dan lingkungan, serta budaya.

Dalam tema budaya, polemik mengenai pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan juga akan dibahas.

Baca juga: Pro Kontra RUU Permusikan, Komisi X Buka Kesempatan Masyarakat Sampaikan Masukan

"Pembahasan RUU Permusikan ini bagian dari unsur salah tema Munas, yaitu soal budaya. Isu ini menarik karena juga ramai dibahas oleh komunitas musisi," ujar Sarmidi di kantor PBNU, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Perwakilan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU, Donny Satryowibowo menambahkan, RUU Permusikan yang rencananya disahkan menjadi UU dinilai masih belum matang.

Baginya, draf RUU Permusikan menyimpan banyak masalah yang berpotensi membatasi dan menghambat perkembangan proses kreasi, dan merepresi para pekerja musik.

"RUU ini masih belum jelas, mengatur musiknya atau industrinya. Kalau mau serius digagas, ya harusnya khusus industri saja," tutur Donny.

Baca juga: Soal RUU Permusikan, Giring Sebut Kreativitas Tak Bisa Diregulasi

Ia mencontohkan, salah satu pasal yang bermasalah adalah mengenai mekanisme uji kompetensi terhadap profesi musisi untuk mendapatkan sertifikasi.

"Dikaitkan dengan sertifikasi sulit sekali. Musik enggak perlu sertifikasi," tegasnya.

Donny juga mengkritik bahwa peraturan mengenai industri musik tidak perlu memakai payung hukum UU. Menurutnya, regulasi seperti itu sejatinya diurus oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Kalau sampai UU, terlalu besar payung hukumnya. Itu justru bisa menjadi alat oleh pihak lain yang ingin membatasi kreatifitas musisi," tuturnya.



Close Ads X