Cegah Penyelewengan Anggaran, Biro Hukum Pemerintah Diminta Aktif Beri Masukan

Kompas.com - 11/02/2019, 11:14 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) sebelum acara Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) sebelum acara Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Biro hukum pemerintah diminta memberikan masukan secara rinci kepada kepala daerah terkait perencanaan anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu merupakan salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

"Biro hukum harus memberikan masukan yang detil, baik diminta atau tidak diminta, kepada pengguna anggaran, khususnya yang terkait dengan perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," kata Tjahjo.

Baca juga: Humas Pemerintah Diminta Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pemilu 2019


Pandangan dari segi hukum tersebut harus diberikan sebelum kepala daerah menandatangani perencanaan anggaran dengan DPRD.

Tujuannya, jelas Tjahjo, demi mencegah terjadinya penyelewengan atau tindakan melanggar hukum lainnya terkait anggaran.

"Jadi siapapun walikota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD, karena masalah-masalah anggaran yang harus kita lebih fokus, lebih tertib dengan dasar hukum yang ada," terangnya.

Baca juga: ICW: Mark Up dan Penyalahgunaan Anggaran Modus Korupsi Paling Banyak di 2018

Sementara itu, Tjahjo mengatakan, rapat tersebut juga membahas soal tugas sosialisasi oleh anggota Bidang Kehumasan.

Salah satu sosialisasi yang perlu dilakukan bidang kehumasan, katanya, untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.

"Intinya sosialisasi. Tugas humas untuk bisa menyampaikan pentingnya hak suara dijaga warga negara untuk bisa hadir di TPS. Jadi tingkat partisipasi sangat menentukan proses pilpres yang ada," tutur Tjahjo.

Baca juga: Ini Alasan Naiknya Anggaran Infrastruktur 2019

"Jadi kami minta (humas) nanti terus kampanye, bukan kampanye (paslon) nomor 01 atau nomor 02, (tapi) kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah, untuk mau datang ke TPS," sambung dia.

Selain itu, Tjahjo mengatakan bahwa humas juga perlu mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah.

Tak hanya soal kegiatan kepala daerah di tempat humas tersebut bekerja, akan tetapi humas juga diharapkan mensosialisasikan capaian pemerintah.

Baca juga: Tepis Kubu Prabowo, Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Tak Ada Hubungan Dengan Kebocoran Anggaran

Pada acara ini, Tjahjo menuturkan terdapat 514 Kepala Bagian (Kabag) Humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi yang mengikuti rapat tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 1.400 peserta dalam acara ini.

Rapat ini turut mengundang narasumber seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara, dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X