Gusar Anggaran Negara Disebut Bocor, Jokowi Tanya "Hitungannya dari Mana?"

Kompas.com - 10/02/2019, 16:52 WIB
Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menumpahkan kegusarannya mengenai tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal anggaran yang bocor.

Dia menyampaikan hal itu dalam deklarasi alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).

"Saya sampaikan anggaran kita di 2018 itu lebih Rp 2.000 triliun. Kalau 25 persen bocor, artinya kan Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 T ada di mana? Saya tanya, hitungannya dari mana?" kata Jokowi.

Pertanyaan Jokowi langsung disambut riuh para pendukungnya di sana.

"Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah," tambah dia. 

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Jokowi melanjutkan, semua anggaran yang masuk dalam APBN sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Begitu juga dengan laporan pertanggungjawabannya setiap tahun. Semua fraksi menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut.

Jokowi menyampaikan ini dengan nada yang berapi-api. Dia sampai mengulang-ulang kata "bocor" yang dituduhkan Prabowo.

"Jangan sampai sudah tanda tangan, semua partai sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor!"

"Bocor dari mana?" kata Jokowi.

Baca juga: Bantah Prabowo, Wapres Kalla Nilai Tak Benar Anggaran Bocor Sampai 25 Persen

Alumni SMA di Jakarta kembali berteriak dan bertepuk tangan mengelu-elukan Jokowi. Jokowi kemudian melanjutkan bahwa setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap APBN. Kebocoran anggaran pasti terdeteksi oleh BPK. Jokowi mengatakan, hal itu merupakan mekanisme pemerintahan yang biasa.

"Dan perlu saya sampikan hasil pemeriksaan BPK itu hampir 80 persen lebih itu WTP kementerian itu. Seingat saya 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X