Jokowi dan Prabowo Dinilai Sama-sama Tak Perhatikan Hak Masyarakat Adat

Kompas.com - 10/02/2019, 14:32 WIB
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai sama-sama tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat.

Dalam debat pertama calon presiden, keduanya tak spesifik menyinggung soal pemenuhan hak masyarakat adat.

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman mengatakan, sebenarnya ada isu penting yang bisa jadi bahan perdebatan di antara kedua capres. Isu tersebut terkait pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat (RUU Masyarakat Adat).

Baca juga: Anisha Dasuki Prediksi Isu Lingkungan Akan Jadi Perhatian di Debat Kedua

" Jokowi memasukkan isu tersebut dalam penegakan HAM. Tapi, apakah 6 nawacita sebelumnya sudah dilalukan? Penyelesaian konflik sumber daya alam yang libatkan masyarakat adat saja masih sangat kecil," ujar Arman dalam diskusi di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Menurut Arman, dalam pemilihan presiden 2014, Jokowi memasukkan agenda pemenuhan hak masyarakat adat dalam program Nawacita. Namun, RUU Masyarakat Adat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas justru atas inisiatif DPR.

Tapi, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda RUU tersebut diselesaikan. Pemerintah bahkan belum juga mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sementara itu, Arman menilai, capres Prabowo Subianto memiliki sikap yang serupa dengan Jokowi. Bahkan, dalam visi-misi, Prabowo dinilai tak menyinggung sama sekali soal pemenuhan hak masyarakat adat.

Baca juga: Susun Pertanyaan Debat, KPU Libatkan 8 Organisasi Masyarakat Sipil

Padahal, masyarakat adat sangat membutuhkan payung hukum yang memastikan hak-hak masyarakat adat dipenuhi oleh pemerintah. Menurut Arman, kondisi tahun politik membuat harapan masyatakat adat untuk mendapatkan hak secara hukum semakin sulit.

"Keadaan ini membuat masyarakat adat tak punya pilihan untuk memilih calon presiden," kata Arman.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X