Jokowi dan Prabowo Dinilai Sama-sama Tak Perhatikan Hak Masyarakat Adat

Kompas.com - 10/02/2019, 14:32 WIB
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai sama-sama tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat.

Dalam debat pertama calon presiden, keduanya tak spesifik menyinggung soal pemenuhan hak masyarakat adat.

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman mengatakan, sebenarnya ada isu penting yang bisa jadi bahan perdebatan di antara kedua capres. Isu tersebut terkait pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat (RUU Masyarakat Adat).

Baca juga: Anisha Dasuki Prediksi Isu Lingkungan Akan Jadi Perhatian di Debat Kedua

" Jokowi memasukkan isu tersebut dalam penegakan HAM. Tapi, apakah 6 nawacita sebelumnya sudah dilalukan? Penyelesaian konflik sumber daya alam yang libatkan masyarakat adat saja masih sangat kecil," ujar Arman dalam diskusi di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Menurut Arman, dalam pemilihan presiden 2014, Jokowi memasukkan agenda pemenuhan hak masyarakat adat dalam program Nawacita. Namun, RUU Masyarakat Adat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas justru atas inisiatif DPR.

Tapi, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda RUU tersebut diselesaikan. Pemerintah bahkan belum juga mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sementara itu, Arman menilai, capres Prabowo Subianto memiliki sikap yang serupa dengan Jokowi. Bahkan, dalam visi-misi, Prabowo dinilai tak menyinggung sama sekali soal pemenuhan hak masyarakat adat.

Baca juga: Susun Pertanyaan Debat, KPU Libatkan 8 Organisasi Masyarakat Sipil

Padahal, masyarakat adat sangat membutuhkan payung hukum yang memastikan hak-hak masyarakat adat dipenuhi oleh pemerintah. Menurut Arman, kondisi tahun politik membuat harapan masyatakat adat untuk mendapatkan hak secara hukum semakin sulit.

"Keadaan ini membuat masyarakat adat tak punya pilihan untuk memilih calon presiden," kata Arman.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X