Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Kejelasan, Pemerintah Dinilai Mengabaikan RUU Masyarakat Adat

Kompas.com - 10/02/2019, 13:09 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tak punya kejelasan dalam menuntaskan rancangan undang-undang masyarakat adat (RUU Masyarakat Adat).

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menilai, pemerintahan saat ini mengabaikan hak masyarakat adat.

"Koalisi berkali-kali mengecek informasi dan bertemu pemerintah, tapi jawabannya tidak pasti dan tidak jelas. Pemerintah tidak serius mengesahkan RUU jadi undang-undang," ujar Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Menurut Arman, dalam periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Masyarakat Adat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Namun, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda RUU tersebut diselesaikan.

Arman mengatakan, sesuai aturan pembuatan undang-undang, setelah DPR menyerahkan draf RUU, pemerintah harus segera membentuk tim pembahasan.

Kemudian, pemerintah harus mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Tapi sampai sekarang, DIM tidak pernah ada," kata Arman.

Menurut Arman, informasi terakhir DIM tersebut berada di Sekretaris Negara. Namun, saat dikonfirmasi langsung, koalisi diberitahu bahwa Setneg masih meminta masukan dari tiga kementerian yang menurut koalisi tidak wajib dilibatkan.

Koalisi merasa pemerintah memberikan alasan yang dibuat-buat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Juga Siap Diduetkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Kaesang Juga Siap Diduetkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Tak Bisa Angkat Suara PPP, Sandiaga Uno Minta Maaf

Tak Bisa Angkat Suara PPP, Sandiaga Uno Minta Maaf

Nasional
Soroti Rumput GBK, Menpora Minta Jadwal Konser dan Pertandingan Bola Tak Berdekatan

Soroti Rumput GBK, Menpora Minta Jadwal Konser dan Pertandingan Bola Tak Berdekatan

Nasional
Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Nasional
Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Nasional
Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan 'Reshuffle' Kabinet Jokowi

Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan "Reshuffle" Kabinet Jokowi

Nasional
Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Nasional
Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Nasional
Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Nasional
Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Nasional
Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Nasional
Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Nasional
PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com