Anggota Wantimpres: Kasus HAM Tak Kenal Kedaluwarsa

Kompas.com - 08/02/2019, 22:37 WIB
Sejumlah aktivis mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUSSejumlah aktivis mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai kasus HAM masih layak untuk teru diperbincangkan dan diperjuangkan penyelesaiannya.

Hal itu disampaikan Sidarto saat ditemui di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"HAM tidak mengenal kedaluwarsa. Jadi para pelanggar HAM anytime bisa diproses," ujar Sidarto.

Karena itu, ia mempersilakan semua pihak untuk menggugat kembali kasus HAM masa lalu yang belum dituntaskan.

Baca juga: 500 Kamis, dan Jokowi Hanya Janji Manis...

Ia menambahkan saat ini sejumlah alumni Universitas Trisakti yang beberapa di antaranya menjadi saksi hidup Tragedi Trisakti, mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pilpres. Mereka berharap agar kasus HAM masa lalu itu bisa diselesaikan Jokowi di periode berikutnya.

"Apa yang sekarang sedang digerakan deklarasi Trisakti mengingatkan kepada bangsa agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi," lanjut dia.

Ia pun mengatakan saat ini pemerintah tetap berupaya menuntaskan kasus HAM masa lalu dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Suciwati Kecewa terhadap Respons Presiden Jokowi dalam Kasus Munir

Sidarto berharap melalui dewan tersebut bisa dicari titik temu untuk menyelesaikan masus HAM masa lalu yang menjadi janji Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014.

"Ini sekarang dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, sekarang ya. Saya harapkan ini kan jadi suatu lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban. Saya harapakan itu," tutur Sidarto.

"Artinya ada satu sikap, ada satu pengakuan dari negara mengenai pelanggaran HAM itu dan juga ya ada konpensasi, itu memang di mana-mana gitu. Universal itu," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X