Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Polemik Penggunaan Jasa Konsultan Asing Stan Greenberg

Kompas.com - 08/02/2019, 16:13 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dikabarkan menggunakan jasa konsultan politik asal Amerika Serikat, Stanley Bernard Greenberg, menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Informasi ini awalnya berasal dari situs The Political Strategist, www.political-strategist.com.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin kemudian memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar tersebut.

Narasi yang beredar:

Sebuah situs bernama The Political Strategist menjadi perbincangan hangat di masyarakat menjelang Pilpres 2019. Dalam situs itu terdapat biografi tiga konsultan politik, salah satunya adalah Stan Greenberg.

Berdasarkan situs itu, Stan Greenberg merupakan konsultan politik, peneliti, dan penulis buku. Dia juga pendiri perusahaan riset dan kampanye politik bernama Quinlan Rosner Research.

Polemik muncul saat The Political Strategist menulis bahwa salah satu klien Stan Greenberg adalah Presiden RI Joko Widodo. Penjelasan dapat dilihat dalam tautan ini.

Informasi dalam situs ini kemudian ramai dibicarakan tak lama setelah Jokowi menuduh bahwa pasangan yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2019 menggunakan konsultan asing. Jokowi tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Namun, informasi yang ditampilkan dalam situs The Political Strategist dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyatakan bahwa Jokowi-lah yang selama ini menggunakan konsultan asing.

Penelusuran:

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa adanya kabar Jokowi menggunakan konsultan asing diduga dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"BPN Prabowo-Sandi kembali menebar hoaks. Walaupun diberi tambahan permintaan klarifikasi, jelas BPN menuduh Pak Jokowi memakai konsultan asing," ujar Ace, dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (6/2/2019).

Ace juga mengatakan bahwa isu mengenai penggunaan jasa Stan Greenberg telah beredar dalam Pilpres 2014. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa Jokowi adalah klien Stan Greenberg.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengaku mengetahui kabar keterkaitan Jokowi dengan Greenberg melalui situs The Political Strategist.

Namun, Andre menyatakan bahwa dia tidak sedang menuduh Jokowi menggunakan konsultan asing.

"Kami menanyakan, meminta klarifikasi Pak Jokowi apakah pernah menggunakan jasa konsultan Amerika?" ujar Andre saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (6/2/2019).

Andre berharap ada klarifikasi Jokowi terhadap isu tersebut sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur.

"Kami tidak ingin menuduh Pak Jokowi, tapi kita ingin mengklarifikasi isu yang beredar ini," ujar Andre.

Stan Greenberg sendiri sudah membantah bahwa dia pernah bekerja untuk Jokowi, baik untuk Pemilu 2014 atau Pemilu 2019.

"Tidak, saya tidak pernah bekerja dengannya," kata Greenberg melalui balasan e-mail, yang dikutip dari Tempo.co.

Kompas.com berupaya menelusuri informasi mengenai situs The Political Strategist. Berdasarkan informasi yang ditelusuri melalui domainbigdata.com, situs itu sudah ada sejak 7 Desember 2016 atau berusia 2 tahun 2 bulan.

Situs itu terdaftar melalui sebuah alamat IP yang berada di Chicago, Amerika Serikat.

Selain itu, berdasarkan data registrasi diketahui bahwa situs didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Yarmouth, Kanada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com