Kompas.com - 08/02/2019, 07:31 WIB
Daftar caleg tetap di laman KPU kpu.go.idDaftar caleg tetap di laman KPU
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat sering diminta untuk jangan membeli kucing dalam karung setiap pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan legislatif. Para pemilih disarankan untuk mengenali calon legislatif sebelum mencoblos.

Oleh karena itu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan para peserta pemilu harus membuka akses informasi untuk masyarakat.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan hal ini adalah dasar dari pelaksanaan demokrasi.

"Salah satu standar pemilu demokratis bebas dan adil itu adalah pemilih yang terbebas dari kebohongan informasi yang menyesatkan," ujar Titi kepada Kompas.com, Kamis (7/2/2019).

Sayangnya, ada ribuan caleg yang tidak membuka data dirinya kepada publik. Titi bertanya bagaimana masyarakat bisa terhindar dari informasi menyesatkan jika calegnya tak membuka diri.

Baca juga: Rahasiakan Data Pribadi, Mengapa Caleg Tak Mau Terbuka Pada Konstituennya?

Caleg dinilai tidak ikut berperan dalam keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal sebagai calon yang ingin dipilih, mereka seharusnya terbuka pada konstituen.

"Tujuan dia ikut pemilu kan agar bisa dipilih. Nah untuk bisa dipilih kan dia harus meyakinkan pemilih dengan visi misi, program dan track recordnya," ujar Titi.

Mencederai hak konstituen

Sebenarnya data diri yang ditutupi bukan data-data sensitif, melainkan data wajar seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi, status khusus, motivasi, dan target atau sasaran para caleg. Data tersebut dinilai bisa menolong konstituen untuk memilih caleg mereka.

Titi AnggrainiKOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISA Titi Anggraini
Konstituen jadi tahu rekam jejak caleg pilihan mereka. Rekam jejak itu bisa menjadi salah satu acuan dalam menentukan pilihan.

"Katanya kita jangan beli kucing dalam karung, makanya kita pakai sistem proporsional terbuka. Tetapi itu enggak ada maknanya kalau kita enggak bisa tahu riwayat hidup calon, rekam jejaknya, dan kita hanya disuguhi baliho-baliho saja," kata Titi.

Baca juga: 2.049 Caleg Enggan Buka Data Pribadinya ke Publik

Pada akhirnya, masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui rekam jejak caleg. Titi mengatakan sesungguhnya caleg yang tak mau terbuka justru sedang mencederai hak konstituennya.

Padahal di saat yang bersamaan, masyarakat diminta untuk tidak golput. Masyarakat diminta memilih, tetapi tidak diberi kemudahan untuk mengakses informasi calon wakilnya di parlemen.

"Kalau ingin menekan golput dan memastikan pemilih optimis soal proses pemilu, ya penuhi hak pemilih untuk tahu info soal caleg. Supaya mereka bisa membuat keputusan dengan informasi yang cukup benar dan memadai," ujar Titi.

Ribuan caleg

Berdasarkan catatan Perludem, 2.043 dari 7.992 atau 25,56 persen caleg tidak mau membuka data dirinya ke publik. Jumlah tersebut terdiri dari 1.162 caleg laki-laki dan 3.203 caleg perempuan.

Caleg yang enggan membuka informasi terkait dirinya di situs KPU.go.idIstimewa Caleg yang enggan membuka informasi terkait dirinya di situs KPU.go.id
Artinya, dalam situs infopemilu.kpu.go.id, caleg tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi seperti riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana).

Dilihat berdasarkan partai politik, secara berurutan, caleg yang paling banyak tak buka data pribadinya maju melalui Partai Demokrat, kemudian Hanura, PKPI, menyusul Garuda, dan terakhir Partai Nasdem.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, caleg memang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya ke publik. Sebaliknya, caleg juga punya hak membuka data pribadinya ke publik.

Dalam formulir BB2 (formulir bakal calon) yang diserahkan saat pendaftaran, caleg diberi pilihan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya.

Baca juga: Perludem Sarankan Publik Tak Pilih Caleg yang Rahasiakan Data Pribadi

Itu sebabnya KPU tidak bisa sembarangan membuka data caleg tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Apalagi, data tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 17 huruf h disebutkan, data yang bersifat pribadi tidak bisa disebarluaskan karena menyangkut hak konstitusional seseorang sebagai warga negara.

"Mereka juga punya hak untuk tidak di-publish. Jadi bukan keinginan KPU untuk tidak membuka info ini," ujar dia.

Kompas TV Partai Amanat Nasional menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berencana mencoret nama calon anggota legislatif Mandala Shoji setelah terbukti melanggar aturan pemilu terkait politik uang. PAN juga meminta Mandala menyerahkan diri dan menjalani ekseskusi hukuman.<br /> <br /> PAN lewat wakil ketua umumnya, Bara Hasibuan, menilai perbuatan Mandala Soji telah mencoreng nama partai.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Memang soal Perkelahian

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Memang soal Perkelahian

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.