Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Terjalin, KPK Harap Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Kompas.com - 08/02/2019, 06:20 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik terjalinnya perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss.

Febri berharap kesepakatan MLA juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait di Indonesia.

"MLA saja tidak cukup, kemampuan dan kapasitas penegak hukum juga menjadi satu hal penting. Itu artinya, dukungan terhadap institusi penegak hukum dari eksekutif dan legislatif itu juga sangat penting," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dengan dukungan eksekutif dan legislatif, pencarian bukti hingga aset para pelaku tindak kejahatan oleh aparat penegak hukum bisa berjalan dengan maksimal.

"Karena penyidik harus punya kemampuan mengidentifikasi apakah benar ada aset di Swiss misalnya atau di negara lain, baru lah piranti hukum internasional itu bisa digunakan," kata dia.

Baca juga: Ada Perjanjian MLA, LPS Siap Buru Aset Ex Bank Century ke Swiss

Febri melihat perjanjian MLA ini merupakan salah satu alat untuk memperkuat penegakan hukum, baik dalam kejahatan korupsi, kejahatan perbankan, pencucian uang hingga kejahatan pajak.

"MLA seperti ini sangat dibutuhkan untuk dua hal, untuk mencari bukti kalau bukti itu ada di luar negeri. Dan kedua untuk mengejar aset hasil tindak pidana termasuk aset hasil korupsi," ungkapnya.

Ia optimistis, KPK, Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lainnya bisa memanfaatkan perjanjian MLA ini secara maksimal.

Ia pun mencontohkan KPK pernah menangani beberapa kasus yang ditangani melalui kerja sama bilateral, mulitelateral serta konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).

Kasus itu seperti kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP), Innospec, Alstom, hingga kasus mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di 2020

Menlu Retno: 20-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Nasional
DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

Nasional
Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Nasional
Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Nasional
Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Nasional
Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Nasional
Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Nasional
Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X