Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta dan Penyelenggara Pemilu 2019 Diminta Waspadai Kebocoran Data

Kompas.com - 07/02/2019, 23:47 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistiyo mewanti-wanti para penyelenggara dan peserta pemilu akan ancaman siber yang mungkin akan ditemui dalam Pemilu 2019.

Ancaman yang dimaksud Sulistyo adalah leaks atau kebocoran data. Ia mencontohkan kasus viralnya gambar tidak senonoh mirip seorang kepala daerah di Jawa Timur.

Baca juga: Rahasiakan Data Pribadi, Mengapa Caleg Tak Mau Terbuka Pada Konstituennya?

Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara peluncuran laporan Honeynet Project 2018 dan website ancaman siber khusus malware bernama honeynet.bssn.go.id di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (7/2/2019).

"Kemudian tidak hanya menyerang penyelenggara negara, tetapi juga menyerang para peserta pemilu yang ikut kontestasi. Kita ingat waktu itu ada calon Wakil Gubernur Jatim, Bupati Anas yang kemudian data pribadinya diumbar ke publik," kata Sulistyo, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Lebih dari 1 Miliar Data Netizen Bocor pada 2018

Ia meminta para peserta dapat mengelola data dan informasi pribadi dengan sebaik-baiknya.

"Di tim suksesnya, di kandidat sendiri, tetapi juga di inner circle-nya. Bisa jadi itu dimanfaatkan lawannya untuk merusak citra dirinya di masyarakat. Dan itu akan sangat mengganggu sekali," kata Sulistyo.

Ia pun menyebut tiga berita hoaks yang memapar ruang siber berkaitan dengan pemilu 2019.

Baca juga: 2.049 Caleg Enggan Buka Data Pribadinya ke Publik

"Tiga berita hoaks yang memapar ruang siber kita berkaitan dengan pemilu. Satu yang berkaitan dengan Jokowi antek Cina. Kedua Jokowi anti Islam. Ketiga Jokowi komunis. Itu kemudian ada hibrid-hibrid-nya yang sangat mengganggu," kata Sulistyo. (Gita Irawan)

***

Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "BSSN Ingatkan Peserta Pemilu 2019 Soal Ancaman Siber"

Kompas TV Indonesia Leaks akan segera bertemu dengan KPK mendorong tindak lanjut secara hukum atas laporan yang dipublikasikan 8 Oktober lalu.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com