Soal RUU Permusikan, Giring Sebut Kreativitas Tak Bisa Diregulasi

Kompas.com - 07/02/2019, 21:51 WIB
Giring Ganesha setelah menonton film Incredibles 2 bersama keluarga di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Kamis (7/6/2018) malam. KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENGGiring Ganesha setelah menonton film Incredibles 2 bersama keluarga di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Kamis (7/6/2018) malam.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, menilai draf Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan potensial mengganggu kreativitas dalam berkarya.

“Kita lihat, fokus RUU Permusikan itu meregulasi masalah kreativitas. Kreativitas itu enggak bisa diregulasi, kreativitas itu enggak bisa ditahan,” kata Giring dalam siaran pers, Kamis (7/2/2019).

Ia menilai, seharusnya DPR membuat RUU yang memberi perlindungan terhadap hak-hak pelaku industri dunia musik, bukan membatasi kreativitas.

Baca juga: RUU Permusikan Bikin Endah N Rhesa Tunda Rilis Album Baru

Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 ini mencontohkan, salah satu hal yang harusnya diatur di RUU permusikan adalah mengenai kontrak antara musisi dan event organizer.

“Contoh paling simpel, misalnya, EO mau ngundang artis. Artis itu berhak diberi DP 50 persen sebelum tanggal main dan 100 persen sebelum dia naik ke atas panggung," kata Giring.

"Jangan sampai artis sudah naik ke panggung belum dapat DP dan begitu turun panggung EO-nya lepas tangan,” lanjut mantan vokalis grup band Nidji ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pesan Damai Iwan Fals untuk Polemik Draf RUU Permusikan

Caleg PSI lain, Indra Budi Sumantoro, menengarai, RUU Permusikan yang sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional itu bisa memunculkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan jika disahkan menjadi sebuah UU.

Sebab, sebenarnya sudah ada UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Permusikan tercakup di sana. Diatur di dalam peraturan pemerintah kan bisa, enggak perlu kemudian jadi UU lex specialis,” kata Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VIII itu.

Baca juga: Erix Soekamti: RUU Permusikan Belum Final, Kenapa Mesti Ribut?

Sebelumnya, sebanyak 260 musisi menyatakan menolak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan.

Ratusan musisi dari berbagai genre itu tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com pada Senin (4/2/2019), koalisi menilai tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas serta mengesahkan RUU Permusikan untuk menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Lika-liku RUU Permusikan, Berawal dari Draf dan Tuai Polemik

Sebab, draf RUU Permusikan dinilai menyimpan banyak masalah yang berpotensi membatasi, menghambat dukungan perkembangan proses kreasi, dan justru merepresi para pekerja musik.

Para musisi mempermasalahkan adanya pasal karet hingga keberpihakan RUU itu pada industri besar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X