Panitera Pengadilan Tipikor Medan Akui Berulang Kali Disindir Hakim soal Uang

Kompas.com - 07/02/2019, 17:59 WIB
Panitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Helpandi yang merupakan panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, mengakui bahwa hakim kerap kali menyindir soal pemberian uang saat menjalankan tugas.

Helpandi kemudian memahami bahwa para hakim ingin menerima uang atas berbagai urusan administrasi perkara.

Hal itu dikatakan Helpandi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/2/2019). Dia bersaksi untuk terdakwa Tamin Sukardi yang didakwa menyuap hakim PN Tipikor Medan.

"Saya tahu maksudnya (ucapan hakim). Sering saya ditanya. Saya merasa mereka berpikiran ini ada uangnya," kata Helpandi kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Ingin Suap Hakim Tipikor Medan, Tamin Sukardi Gunakan Istilah Double B

Dalam kasus ini, Tamin Sukardi bersama-sama dengan Hadi Setiawan alias Erik didakwa menyuap hakim Merry Purba melalui Helpandi sebesar 150.000 dollar Singapura.

Selain kepada Merry, menurut jaksa, Tamin juga berencana memberikan uang 130.000 dollar Singapura kepada hakim Sontan Merauke Sinaga.

Dalam persidangan, Helpandi mengatakan, ada tiga anggota majelis hakim yang menangani perkara Tamin Sukardi.

Selain Merry dan Sontan, persidangan terhadap Tamin diketuai oleh hakim Wahyu Prasetyo Wibowo.

Baca juga: 6 Kode Suap Hakim Tipikor Medan, Ratu Kecantikan hingga Danau Toba

Sebelum adanya pemberian uang dari Tamin, menurut Helpandi, ketiga hakim tersebut selalu melontarkan kata-kata sindiran yang dipahami Helpandi sebagai permintaan uang.

Misalnya, pada 9 Juli 2018, Tamin selaku terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan, dari tahanan rutan ke tahanan rumah dengan alasan medis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X