Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelidik Diduga Dianiaya, Wadah Pegawai KPK Gelar Aksi Solidaritas

Kompas.com - 07/02/2019, 14:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menggelar aksi solidaritas di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Para pegawai KPK yang mengikuti aksi sebagian besar mengenakan masker. Mereka juga tampak membentangkan kain hitam.

Sementara, sebagian besar pegawai lainnya saling bergandengan tangan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kepedulian pegawai KPK terhadap penyelidik yang menjadi korban dugaan penganiayaan.

Penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: KPK Minta Terduga Pelaku Penganiayaan Penyelidiknya Segera Menyerahkan Diri ke Polisi

"Kami melaksanakan aksi solidaritas untuk kawan kami yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit akibat luka yang dialaminya, kami membentuk suatu rantai manusia," kata Yudi usai menggelar aksi.

Menurut Yudi, simbol rantai manusia ini merupakan komitmen jajaran KPK untuk saling melindungi satu sama lain dalam pemberantasan korupsi.

"Kami mengutuk keras dan mengecam, karena teman kami sedang dalam melaksanakan tugas. Kedua, yang bersangkutan adalah pegawai KPK sekaligus penegak hukum," kata Yudi.

Yudi menjelaskan, salah satu penyelidik KPK yang mengalami retak di hidung telah dioperasi. Penyelidik tersebut masih menjalani perawatan pascaoperasi.

Baca juga: Penganiayaan Pegawai KPK, Polisi Periksa Sekuriti, Operator Kamera, dan Resepsionis

Yudi memastikan pegawai KPK akan mendukung proses penyembuhan korban.

Di sisi lain, Yudi menyesalkan adanya pihak tertentu yang mengklaim penganiayaan terhadap penyelidik KPK tak terjadi. Padahal, kepolisian sudah meningkatkan penanganan status perkara ke penyidikan.

"Artinya benar terjadi peristiwa tindak pidana di Hotel Borobudur sehingga kami meminta jangan ada lagi pengalihan isu," ujar Yudi.

Saat ini, kata Yudi, pegawai akan mengawal penanganan dugaan penganiayaan ini di kepolisian. Ia berharap polisi bisa menemukan terduga pelaku penganiayaan.

Baca juga: Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Dugaan Penganiayaan Penyelidik KPK

Yudi juga menyarankan terduga pelaku menyerahkan diri ke polisi karena penganiayaan terhadap penegak hukum yang bertugas tak dapat dibenarkan.

"Indonesia adalah negara hukum. Dan ini tidak kondusif dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang diusung pemerintah. Kami meminta Kapolri untuk serius dan memprioritaskan masalah penganiaayan terhadap pegawai KPK," kata Yudi.

Ia memastikan seluruh pegawai KPK akan tetap solid dan tidak lengah dalam pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com