Karen Agustiawan Persoalkan Perhitungan Kerugian Negara oleh Akuntan

Kompas.com - 07/02/2019, 14:14 WIB
Karen Agustiawan saat menjabat Direktur Utama Pertamina TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKaren Agustiawan saat menjabat Direktur Utama Pertamina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan mempersoalkan perhitungan kerugian negara Rp 568 miliar yang dicantumkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Sebab, dugaan kerugian negara itu didasarkan atas laporan perhitungan kantor akuntan publik.

"Laporan yang disampaikan kantor akuntan publik Drs Soewarno tidak pernah menyatakan laporan tersebut sebagai laporan perhitungan keuangan negara," ujar pengacara Karen, Soesilo Aribowo, saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Menurut Soesilo, laporan perhitungan tersebut hanya berlaku terbatas kepada Kejaksaan Agung. Laporan tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak lain termasuk pengadilan maupun Karen sebagai terdakwa.

Baca juga: Didakwa Rugikan Negara Rp 568 Miliar, Ini Tanggapan Karen Agustiawan


Selain itu, menurut tim pengacara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur bahwa yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 3 ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Menurut pengacara Karen, hingga saat ini BPK belum pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dalam investasi PT Pertamina (Persero) berupa Participating Interest di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009 telah timbul adanya kerugian negara.

"Bahkan, di dalam hasil laporan investasi yang sama pada 2009, BPK menyatakan tidak ada temuan, alias tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara di dalam investasi tersebut," kata Soesilo.

Baca juga: Kejagung Tahan Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Pengacara Karen menilai, surat dakwaan yang hanya mempertimbangkan laporan dari akuntan publik dan mengesampingkan laporan hasil audit dari BPK merupakan surat dakwaan yang disusun dengan tidak cermat.

Menurut pengacara, surat dakwaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili Karen. Pengacara meminta majelis hakim membatalkan dakwaan dan memerintahkan jaksa untuk membebaskan Karen dari rumah tahanan.

Dalam surat dakwaan, Karen diduga telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Baca juga: Pengacara: Karen Agustiawan Seharusnya Tak Dipidana

Karen memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, menurut jaksa, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Menurut jaksa, perbuatan Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Nasional
Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Nasional
Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Nasional
DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

Nasional
Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X