Saat Prabowo Jawab Sindiran Jokowi soal Pesimisme dan Ekonomi Makro...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjawab sindirian terkait pesimisme dan pemahamannya soal ekonomi makro saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Prabowo memang tidak menyebut siapa pihak yang telah menyindirnya.

Namun, sindiran soal pesimisme dan ekonomi makro sempat dilontarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Tak pesimistis

Prabowo menegaskan, dirinya enggan disebut sebagai calon pemimpin yang pesimistis.

Persoalan ini berawal saat Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo soal Indonesia akan bubar pada 2030 saat berkampanye di Gedung PPI, Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019) pagi.

"Belum jadi pemimpin kok sudah pesimistis. Harusnya bangsa yang besar ini dibangun dengan rasa optimisme yang tinggi sehingga tantangan-tantangan ke depan bisa dihadapi bersama," ujar Jokowi.

Baca juga: Sindir Prabowo, Jokowi Bilang Belum Jadi Pemimpin Kok Sudah Pesimistis...

Prabowo membantahnya. Ia yakin dapat membenahi arah pembangunan nasional yang dianggapnya keliru.

Optimisme itulah yang membuat Prabowo memutuskan kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Dibilang saya pesimis. Tidak. Justru saya optimis saya mau maju sebagai calon Presiden RI. Kalau saya pesimis ngapain saya maju, bikin capek saja," ujar Prabowo.

Prabowo mengklaim saat ini ia memiliki tim yang terdiri dari pakar-pakar untuk mencari cara melakukan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.

"Kami mengerti apa yang harus dilakukan. Kami paham dan akan melakukan perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kalau Saya Pesimistis, Buat Apa Maju Jadi Capres?

Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Hal itu, kata Prabowo, terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi di lembaga pemerintahan.

Ia menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Prabowo mengatakan, kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

Menurut Prabowo, kebocoran anggaran tersebut seharusnya bisa dihindari. Kemudian, anggaran tersebut dialihkan untuk membangun sektor industri dalam negeri.

Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi menerapkan kebijakan impor barang.

Baca juga: Soal Kebocoran Anggaran, Jokowi Minta Prabowo Lapor KPK

Prabowo meyakini tidak ada jalan lain untuk memperbaiki situasi Indonesia selain dengan memberantas korupsi di sektor pemerintahan.

"Kami yakin dan kami lihat bagaimana caranya agar kekayaan ini dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Caranya adalah untuk membangun pemerintah yang bersih dari korupsi. Tidak ada jalan," ujar dia.

Paham ekonomi makro

Prabowo kemudian menjawab tudingan bahwa dirinya tidak paham soal ekonomi makro. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami persoalan ekonomi yang tengah dialami bangsa Indonesia.

"Ada yang mengatakan Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. Prabowo bisa baca angka dan angka-angkanya, semua tidak baik untuk bangsa kita sekarang," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan Indonesia saat ini menuju ke arah yang keliru. Kekeliruan arah pembangunan itu disebabkan oleh para elite gagal dalam mengelola negara.

Ia mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah kekayaan alam yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Sisi Lain Prabowo Subianto, dari Joget Gatotkaca hingga Cita-cita Ikut Piala Dunia

Banyak hasil pengelolan sumber daya alam nasional, kata Prabowo, justru banyak yang disimpan di luar negeri. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmatinya.

Prabowo mengklaim memiliki data-data yang menunjukkan permasalaham itu. Data-data tersebut ia paparkan dalam bukunya bertajuk 'Paradoks Indonesia'.

"Angka-angkanya menunjukkan apa yang saya sampaikan dan saya menulis dalam buku, dan sudah beredar," kata Prabowo.

Selain itu, ia juga menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Ia mengatakan, kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

"Uang yang hilang ini kalau kita pakai untuk kesejahteraan dan ekonomi kita. Bayangkan apa yang bisa kita buat," ujar Prabowo.

Baca juga: Tuding Kebocoran Anggaran, Prabowo Disindir soal Skandal Panama Papers

"Saya bicara dengan pakar industri, kurang lebih kita bisa bangun minimal 200 pabrik yang sangat penting. Sehingga kita menciptakan begitu banyak produk-poduk di Indonesia, tidak pakai impor-impor lagi," kata dia.

Polemik ini bermula saat Prabowo menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

Lantas, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan untuk membela menterinya itu.

Jokowi menegaskan, Sri Mulyani adalah menteri dengan kinerja baik. Bahkan, prestasi perempuan yang akrab disapa Ani itu sudah diakui dunia internasional.

"Dunia juga tahu Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, adalah kebanggan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai terbaik di dunia," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018.

Lalu, pada Oktober 2018, Sri Mulyani kembali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Tahun 2018 di Asia Pasifik Timur. Penghargaan ini diberikan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

"Semua orang menghargai kok, semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani. Kalau ada kita yang menyampaikan itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro," kata Jokowi seraya tertawa.