Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sebut Semangat UU ITE untuk Jamin Perlindungan Masyarakat

Kompas.com - 07/02/2019, 06:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai semangat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk melindungi warga masyarakat yang hak dan martabatnya dirugikan.

"Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam undang-undang itu, dan undang-undang ini untuk melindungi pihak-pihak atau ada warga negara yang dirugikan harkat dan martabatnya, itu semangat dari UU ITE," kata Bambang itu di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (6/2/2019) malam.

Ia juga mengatakan, pembuatan undang-undang itu merupakan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR. Kemudian juga melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait lainnya.

Baca juga: Meutya Hafid: UU ITE Saat Ini adalah Versi yang Terbaik

Namun demikian, ia menilai maraknya pihak yang terjerat oleh UU ITE, diperlukan kebijaksanaan aparat penegak hukum dalam melihat undang-undang itu.

"Bahwa itu kemudian menjadi sekarang ini kan sangat tergantung penegak hukum, bagaimana membaca undang-undang itu. Itu ranahnya hukum, undang-undang sudah dibuat kita persilakan penegak hukum untuk melaksanakan daripada undang-undang itu," katanya.

Bambang menyoroti peranan strategis UU ITE juga untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Saat ini, ia memandang hal-hal seperti itu membuat elemen masyarakat menjadi terbelah. Jelang Pemilu 2019, kata dia, masing-masing kubu paling merasa benar dan ingin menang.

"Jauh daripada harapan kita sebagai pembuat undang-undang ingin sebetulnya ini demokrasi berjalan dengan baik, dengan happy tapi faktanya semua saling hujat dan saling bunuh karakter, saya sedih melihat kondisi hari ini," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Berjanji Inisiasi Revisi UU ITE jika Terpilih

Selain penegakan hukum, Bambang juga menekankan pentingnya peran pemerintah, elite politik, hingga media massa untuk membangun kesadaran bersama akan nilai persatuan.

Kontestasi politik, lanjut dia, seharusnya menjadi perlombaan adu visi, misi dan program kerja untuk Indonesia yang lebih baik.

"Itulah substansi yang perlu kita bicarakan hari ini, masa kampanye yang panjang ini meresahkan dan mengancam terjadinya perpecahan yang serius, kita mendapatkan pelajaran yang penting," ujarnya.

Kompas TV Niatan cawapres Sandiaga Uno merevisi UU ITE jika diirnya terpilih kelak menuai kontroversi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai hak merevisi UU ITE merupakan hak legislasi DPR bukan pada eksekutif layaknya Presiden atau Wakil Presiden. Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno berencana merevisi Undang-Undang ITE. Benarkah undang-undang ini bermuatan pasal karet. Bagaimana penerapannya selama ini? Kita akan membahasnya dengan para narasumber anggota badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga, Didi Irawadi. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dan anggota tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf, Akbar Faizal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com