Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Mengapa Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Lambat

Kompas.com - 06/02/2019, 22:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkap penyebab mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak berjalan cepat.

Ia mencontohkan pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) DKI Jakarta. Ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ia pernah mendapatkan pemaparan mengenai pembangunan MRT yang rancangannya sudah ada sejak 26 tahun lalu.

"Kemudian saya tanya, kenapa sih ini tidak dibangun-bangun sejak 26 tahun lalu? Ternyata semua itu karena perhitungannya untung rugi, perhitungannya ekonomi," ujar Jokowi saat berpidato di acara deklarasi dukungan dari Alumni Pangudi Luhur Bersatu di Energy Building, kawasan SCBD Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Jubir BPN Prabowo-Sandiaga: Jokowi Tak Efisien Bangun Infrastruktur

Jokowi kemudian bertanya, berapa kerugian yang harus ditanggung apabila MRT tetap dibangun. Jawabannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mensubsidi Rp 3 triliun per tahun.

Diketahui, jumlah APBD DKI Jakarta ketika Jokowi masih menjabat gubernur DKI Jakarta yakni sebesar sekitar Rp 73 triliun. Namun, Jokowi tidak mau mengutak-utik formasi APBD.

Ia pun memutar otak, bagaimana cara untuk menutupi kerugian itu tanpa harus mengutak-atik di APBD. Rupanya ada jalan.

Baca juga: Holding BUMN Infrastruktur Siap Garap Proyek Baru

"Saya tanya lagi, bisa enggak kita dapat income dari tempat lain? Jawabannya, bisa, yaitu dari ERP (electronic road pricing). Untungnya Rp 4 triliun. Sejak saat itu, saya langsung putuskan, oke, (MRT) saya putuskan jalan besok," kata Jokowi.

"Apa yang ada di pikiran saya saat itu? Ini merupakan keputusan politik, bukan untung rugi atau ekonomi. Ini adalah keputusan dengan segala risiko. Harusnya kan perhitungannya negara," lanjut dia.

Jokowi menegaskan, perhitungan di dalam mengelola negara tidak bisa didasarkan pada untung dan rugi semata. Apabila demikian, Jokowi meyakini, sampai kapan pun infrastruktur di Tanah Air tidak akan segera dibangun.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menghadiri Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sabtu (26/1). Deklarasi ini diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Mantan Komisioner KPU, Chusnul Mariyah, dan Anggota serta Pimpinan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pendukung yang tergabung dalam alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Salah satu bagian pidato Prabowo juga menyinggung tentang proyek infrastruktur pemerintah yang menurutnya masih kacau.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com