Prabowo: Kalau Saya Pesimistis, Buat Apa Maju Jadi Capres?

Kompas.com - 06/02/2019, 21:22 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh,  Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp. IRWANSYAH PUTRACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto enggan disebut sebagai calon pemimpin yang pesimistis.

Ia menegaskan bahwa dirinya yakin dapat membenahi arah pembangunan nasional yang dianggapnya keliru. Optimisme itulah yang membuat Prabowo memutuskan kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Dibilang saya pesimis. Tidak. Justru saya optimis saya mau maju sebagai calon presiden RI. Kalau saya pesimis ngapain saya maju, bikin capek saja," ujar Prabowo saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Prabowo pun mengklaim saat ini ia memiliki tim yang terdiri dari pakar-pakar untuk mencari cara melakukan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.

"Kami mengerti apa yang harus dilakukan. Kami paham dan akan melakukan perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Hal itu, kata Prabowo, terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi di lembaga pemerintahan.

Ia menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Baca juga: Disebut Jokowi Tak Mengerti Ekonomi Makro, Ini Respons Prabowo

Prabowo mengatakan kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

Menurut Prabowo, kebocoran anggaran tersebut seharusnya bisa dihindari. Kemudian anggaran tersebut dialihkan untuk membangun sektor industri dalam negeri. Dengan demikian pemerintah tak perlu lagi menerapkan kebijakan impor barang.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X