Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Panelis dari Indonesia Timur Mungkin Ditunjuk untuk Debat Pilpres Selanjutnya

Kompas.com - 06/02/2019, 19:26 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, delapan panelis debat kedua pilpres ditunjuk melalui pertimbangan yang matang.

Tidak adanya panelis dari kalangan akademisi maupun ahli dari Indonesia Timur, kata Wahyu, karena hasil pertimbangan KPU mengerucut pada delapan nama panelis yang kebetulan seluruhnya bukan dari kalangan Indonesia Timur.

Pernyataan Wahyu ini menanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kecewa terhadap KPU yang tak menunjuk panelis debat dari Indonesia Timur. Padahal, TKN telah meminta KPU merekrut akademisi dan ahli dari Indonesia Timur.

"KPU dalam menentukan panelis debat itu dengan pertimbangan yang matang. Sebelum ditetapkan, kita sudah melakukan identifikasi calon panelis," kata Wahyu saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Kubu Jokowi Kecewa KPU Tak Tunjuk Panelis dari Indonesia Timur

Wahyu menjelaskan, panelis dipilih bukan hanya berdasar dari kemampuan yang dimiliki. Tetapi, panelis juga wajib untuk netral, independen, dan tak memihak salah satu pasangan calon.

KPU sebelumnya telah melakukan penelusuran terhadap calon panelis, dan memastikan yang bersangkutan memenuhi syarat.

Meski tidak ada panelis dari Indonesia Timur pada debat kedua, Wahyu mengatakan, tak menutup kemungkinan akademisi maupun ahli dari Indonesia Timur dapat ditunjuk jadi panelis di debat berikutnya.

Baca juga: Jaga Kerahasiaan Soal Debat, Panelis dan Moderator Akan Tanda Tangan Pakta Integritas

"Oiya, tentu bisa saja panelis debat dari Indonesia Timur. Debat ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi mungkin saja (panelis) dari Timur, Barat, semuanya mungkin," ujar Wahyu.

"Ini kan masih debat kedua, masih ada 3 kali debat yang kita akan manfaatkan sebaik mungkin, akademisi tokoh-tokoh, juga dari NGO sesuai dengan tema masing-masing," sambung dia.

Sebelumnya, KPU menetapkan 8 panelis debat kedua pilpres. Jumlah itu terdiri dari 6 akademisi dan 2 anggota LSM.

Berikut delapan panelis debat kedua pilpres:

1. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

4. Ahli pertambangan ITB, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc

5. Pakar Energi UGM, Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D

6. Pakar Lingkungan Undip, Sudharto P Hadi

7. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika

8. Pakar Hukum Lingkungan Unair Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com