Penolakan terhadap RUU PKS Dinilai Hambat Pembahasan

Kompas.com - 06/02/2019, 13:25 WIB
Aktivis LBH APIK, Ratna Batara Munti, saat selesai diskusi bertajuk Bisakah Poligami Dilarang di Indonesia?  di Jakarta, Sabtu (15/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAktivis LBH APIK, Ratna Batara Munti, saat selesai diskusi bertajuk Bisakah Poligami Dilarang di Indonesia? di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) mengecam penyebaran berita bohong atau hoaks terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS).

Koordinator JKP3 Ratna Bantara Mukti mengungkapkan pernyataan itu menanggapi munculnya petisi yang menolak RUU PKS.

"JKP3 mengecam keras penyebaran hoaks, berita bohong, dan disinformasi yang berkaitan dengan RUU PKS yang beredar di masyarakat," kata Ratna saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Komisi VIII: RUU PKS Bertujuan Lindungi Korban Kekerasan Seksual

 

Dalam petisi tersebut, penggagas menyebutkan bahwa rancangan regulasi itu berpotensi menimbulkan sikap permisif atas perilaku seks bebas atau zina.

Ratna menegaskan, yang disebutkan dalam petisi tersebut tidak benar dan tidak tercantum dalam draf RUU tersebut.

Menurut pandangannya, penolakan terhadap RUU PKS mengabaikan perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan.

"Petisi penolakan RUU PKS ini mencerminkan tindakan tidak bertanggung jawab serta melukai perjuangan korban, menciderai para penyintas, dan menihilkan kerja pendamping korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui RUU PKS," kata Ratna.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII Bantah Anggapan RUU PKS Berpotensi Timbulkan Zina

Selain itu, Ratna mengungkapkan bahwa penolakan yang muncul menghambat kinerja mereka dalam mendorong DPR dan pemerintah membahas RUU PKS di waktu kepemimpinan yang tersisa.

"Di tengah kami sedang mendorong DPR dan pemerintah benar-benar berkomitmen untuk membahas, penolakan justru datang dari sekelompok masyarakat yang tentunya akan menghambat upaya yang sedang kami dorong di DPR dan pemerintah," kata dia.

Petisi daring tersebut digagas oleh Maimon Herawati dan diunggah di laman change.org.

Hingga berita ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 149.398 warganet dari 150.000 tanda tangan yang ditargetkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X