MK Minta DPR Pilih Calon Hakim yang Sudah Lapor LHKPN

Kompas.com - 06/02/2019, 05:34 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Gambar diambil pada Selasa (10/10/2017). KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDINGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Gambar diambil pada Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR akan menyeleksi 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi ( MK). Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya punya kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, sebanyak lima dari sembilan calon hakim yang punya kewajiban itu diduga belum melaporkan LHKPN. 

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, alangkah lebih baiknya jika calon hakim yang dipilih adalah yang sudah melaporkan LHKPN.

Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen yang mencerminkan integritas dan kepatuhan seorang calon hakim MK terhadap ketentuan. Laporan LHKPN juga menandai intensi sikap bersih serta transparansi pada publik.

"Jika LHKPN merupakan ketentuan, bahkan merupakan kewajiban, tentu sangat tepat melihat LHKPN sebagai prasyarat formil seseorang sebelum, selama, dan setelah menjadi Hakim Konstitusi," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (5/2/2019).

Menurut Fajar, Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan. Ia harus punya citra baik tanpa cela pada semua aspek kehidupan.

Fajar yakin, publik akan memberi apresiasi tersendiri jika hakim konstitusi taat pada ketentuan undang-undang.

Meski mendukung DPR untuk memilih calon hakim yang patuh melapor LHKPN, Fajar menegaskan, kewenangan pemilihan hakim tetap ada di tangan para legislator.

"Kalau ada yang tertib ketentuan dan sama-sama punya kompetensi, kenapa tidak? Tetapi, itu sepenuhnya otoritas DPR," tandasnya.

Sebanyak lima calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) disebut belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disebutkan, dua dari lima orang tersebut saat ini masih aktif sebagai petinggi lembaga negara.

Baca juga: 5 Calon Hakim MK Disebut Belum Lapor LHKPN

Hal ini diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan MK. Koalisi ini terdiri dari LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ICJR, ILR, dan YLBHI.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil enggan menyebut 5 nama calon hakim tersebut. Mereka menyerahkan hal ini kepada DPR sebagai pihak yang memilih calon hakim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X