Soal Pembebasan Ba'asyir, Yusril Sebut Tinggal Tunggu Momentum

Kompas.com - 05/02/2019, 21:29 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.ANTARA/Yulius Satria Wijaya Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Editor Krisiandi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku akan kembali menemui Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terkait rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Mungkin nanti kita obrolin lagi dengan Presiden dan Pak Wiranto," kata Yusril seperti dikutip Antara, Selasa (5/2/2019).

Pembebasan bersyarat Ba'asyir, kata Yusril, tinggal menunggu waktu. Yusril mengaku melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak terkait pembebasan Ba'asyir.

Baca juga: INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Baasyir...


"Kita tunggu momentumnya, nantilah ketika tidak ada lagi pro dan kontranya," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Sebelumnya, rencana pembebasan Abu Bakar Ba'aysir menimbulkan pro dan kontra. Presiden Jokowi sempat meminta Yusril untuk mendatangi Abu Bakar Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor terkait rencana pembebasan tersebut.

Kemanusiaan menjadi alasan pembebasan Ba'asyir. 

Namun, keesokan harinya Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembebasan Ba'asyir perlu mempertimbangkan beberapa aspek lain.

Yusril pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai pendapat Wiranto. Baginya segala adminstrasi untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir sudah rampung dan tinggal menunggu momentum yang tepat dan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Tim Pengacara Tagih Janji Bebas Tanpa Syarat Abu Bakar Baasyir

"Kalau tidak disinggung Pancasila, mungkin dia sudah bebas. Semua orang tahu, siapa yang taat kepada Islam, dia taat pada Pancasila," tutur Yusril.

Namun demikian, tambah dia, terhadap pembebasan Ba'asyir pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kini saya menunggu Presiden untuk membantu melengkapi persyaratan yang sudah diselesaikan," ucapnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X