DPR Diminta Perpanjang Waktu Seleksi Calon Hakim MK

Kompas.com - 05/02/2019, 21:09 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan MK di Kantor LBH Jakarta, Selasa (5/2/2018). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKoalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan MK di Kantor LBH Jakarta, Selasa (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR diminta memperpanjang waktu proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Usulan ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan MK. Koalisi ini terdiri dari LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ICJR, ILR, dan YLBHI.

Menurut koalisi, waktu lima hari tak cukup untuk seleksi calon hakim. Sebab, banyak kebutuhan yang harus diperhatikan untuk memilih calon hakim konstitusi ini.

"Kami meminta DPR untuk memperpanjang waktu masukan publik terhadap masing-masing calon berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan," kata Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2018).

DPR diminta lebih memperhatikan rekam jejak dan independensi calon hakim.

Baca juga: 5 Calon Hakim MK Disebut Belum Lapor LHKPN

Selain itu, penting pula bagi DPR untuk memperhatikan pemahaman calon hakim terhadap isu HAM dan kepemiluan. Hal ini berdasar pada tren pengujian undang-undang dan konteks kebutuhan MK saat ini.

Menurut koalisi, pendeknya jangka waktu proses seleksi juga memengaruhi kualitas dan kuantitas hakim yang terpilih. Dalam sejarah seleksi hakim MK, baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan dengan sangat pendek.

"Minimnya waktu yang dibuka oleh DPR membuat akses ubtuk mendapatkan calon yang berkualitas menjadi tertutup," tandas Erwin.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Nasional
100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

Nasional
Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari  Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Nasional
Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X