Perayaan Imlek bagi Muslim Tionghoa di Indonesia...

Kompas.com - 05/02/2019, 15:31 WIB
Pedagang menunjukkan amplop angpao bermotif anjing yang dijual di toko pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2018). Menjelang Tahun Baru Imlek pada 16 Februari, sejumlah pedagang mulai menjajakan pernak-pernik imlek bertemakan Anjing karena menurut perhitungan astrologi China bahwa 2018 merupakan Tahun Anjing Tanah. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPedagang menunjukkan amplop angpao bermotif anjing yang dijual di toko pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2018). Menjelang Tahun Baru Imlek pada 16 Februari, sejumlah pedagang mulai menjajakan pernak-pernik imlek bertemakan Anjing karena menurut perhitungan astrologi China bahwa 2018 merupakan Tahun Anjing Tanah.

"Kalau keluarga saya ada beraneka macam, ada Kristen, Katolik dan Muslim juga. Mereka berkumpul bersama ketika Imlek dan berbagi angpau," ujar Tasya.

Bagi Tasya, sebagai Muslim momen kumpul keluarga seperti halnya dilakukan ketika momen Lebaran. Kebiasaan makan bersama, berbagi cerita, dan juga menerima angpau dilakukan saat Imlek.

"Paling ditunggu-tunggu ya masalah angpau dan makan kue keranjang. Karena angpau hanya diberikan ketika momen Imlek saja," ucap Tasya

Menurut Tasya, keluarganya yang Muslim hanya sebatas kumpul keluarga dan berbincang bersama sambil menikmati hidangan ketika Imlek. Namun, bagi yang menganut Konghucu, biasanya melakukan ritual khusus terlebih dahulu.

Baca juga: Melepas Burung Pipit, Tradisi Masyarakat Tionghoa Saat Imlek...

Rasakan diskriminasi

Keberadaan masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Awalnya, mereka berdagang dengan beberapa penduduk di Nusantara atau bekerja untuk orang lain.

Hingga kemudian, juga terjadi pernikahan antara pedagang China dengan masyarakat Nusantara. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai bisa diterima dengan baik di Indonesia.

Namun pasca-pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, semua mulai berubah. Saat itu, aktivitas masyarakat Tionghoa mulai dibatasi. Mereka tidak bisa berkiprah dalam bidang politik, dan bermacam diskriminasi lain. Ada kemungkinan ini disebabkan ajaran komunisme yang masih diterapkan di China.

Akibat diskriminasi ini, masyarakat Tionghoa Muslim pun ikut terkena imbas. termasuk keluarga Tasya.

"Bapak saya dulu era 1980-an harus memperbarui akta kelahiran dan KTP tiap tahun sekali," ujar Tasya.

Namun memasuki era reformasi, aktivitas masyarakat Tionghoa lebih bebas dan tak mendapat tekanan dari pemerintah. Aktivitas terkait keagamaan, ritual dan tradisi mulai dilestarikan. Bahkan Imlek juga dilakukan secara terbuka di Indonesia.

Perayaan Imlek secara terbuka ini merupakan hasil kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencabut instruksi presiden pada era Soeharto, yang melarangnya.

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X