Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Merasa Difitnah Jokowi soal Penggunaan Konsultan Asing

Kompas.com - 05/02/2019, 14:19 WIB
Kristian Erdianto,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Irawan Ronodipuro menyesalkan pernyataan calon presiden nomor 01 Joko Widodo yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pemilihan presiden 2019.

Ia mengatakan, pihaknya merasa difitnah dengan adanya pernyataan tersebut.

"Kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada  mempergunakan jasa konsultan asing. Di sini, kita difitnah. Sementara, di sana, justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" ujar Irawan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019).

Irawan menegaskan, pihaknya tidak pernah menggunakan konsultan asing terkait Pilpres 2019. Ia menyebut, pernyataan Jokowi mengenai hal ini adalah kebohongan.

Baca juga: TKN Yakin Jokowi Tak Asal Bicara soal Konsultan Asing

Irawan menyebut, isu ini memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga Pemilu berakhir.

"Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kami tidak ada sama sekali konsultan asing," ucap dia.

"Di BPN ini, semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden itu salah," kata Irawan.

Menurut Irawan, isu ini muncul pertama kali ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo, sebelum menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di JCC, Jakarta 14 Januari 2019 lalu.

Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi, siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Kami sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," kata dia.

"Tentu saja mereka (kedutaan besar) ingin mengetahui program-program kita. Apalagi, Rusia itu adalah negara sahabat. Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu," tutur Irawan.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.

"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli," kata Jokowi, saat bertemu sedulur pengusaha kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

Baca juga: Pengamat: UU Pemilu Izinkan Capres Gunakan Konsultan Asing

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan soal hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos. Juga mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang saat itu masih bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Jokowi juga sempat menyinggung soal dirinya yang selama ini disebut sebagai antek asing. Namun, pada kenyataannya, kubu Prabowo-Sandi-lah yang menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pilpres 2019.

"Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com