Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Timses Prabowo, Tak Seharusnya Jokowi Tuding Ada Propaganda Rusia

Kompas.com - 04/02/2019, 18:00 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung penggunaan propraganda Rusia dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Dahnil menilai pernyataan tersebut berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia.

Terlebih Kedutaan Besar Rusia di Jakarta telah mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan Jokowi.

"Itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita dan secara tidak langsung Pak Jokowi merusak hubungan diplomatik lho. Beliau kan pejabat negara. Saya tidak tahu apakah Beliau paham atau tidak dengan hal itu," ujar Dahnil saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Ada Timses yang Menyiapkan Propaganda Rusia...

Menurut Dahnil, tak seharusnya Jokowi menyebut propaganda suatu negara asing digunakan dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dengan demikian, Jokowi telah menyeret negara lain dalam peta politik di Indonesia.

"Itu berbahaya lho seorang presiden dengan bahasa eksplisit menyebut satu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden. Apalagi menyeret negara lain dalam peta politik Indonesia," kata dia.

Dahnil juga menegaskan bahwa gaya berkampanye pasangan Prabowo-Sandiaga selama ini tidak menggunakan propaganda ala Rusia.

Ia juga membantah pernyataan Jokowi yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Penjelasan Kedubes soal Polemik Propaganda Rusia

 

Bahkan, Dahnil menyebut pernyataan Jokowi tersebut sebagai kabar bohong atau hoaks.

"Bohong dan hoaks kalau menyebut Pak Prabowo dan Bang Sandi pakai konsultan asing," kata Dahnil.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, istilah "propaganda Rusia" dilontarkan oleh Jokowi.

Ia mengatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Ia tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Jokowi Halusinasi soal Propaganda Rusia

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi saat bertemu Sedulur Kayu dan Mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Terkait pernyataan itu, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui akun Twitter mengeluarkan pernyataan.

Kedubes Rusia melalui akun @RusEmbJakarta menyampaikan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam urusan elektoral di negara lain.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Timses: Bohong dan Hoaks kalau Sebut Prabowo dan Sandiaga Pakai Konsultan Asing

Kedubes Rusia untuk Indonesia juga menyampaikan, istilah "propaganda Rusia" merupakan rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 untuk kepentingan pilpres Amerika Serikat.

Istilah tersebut tidak berdasarkan pada realitas.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tulis akun Twitter tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com