Kompas.com - 04/02/2019, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung penggunaan propraganda Rusia dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Dahnil menilai pernyataan tersebut berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia.

Terlebih Kedutaan Besar Rusia di Jakarta telah mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan Jokowi.

"Itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita dan secara tidak langsung Pak Jokowi merusak hubungan diplomatik lho. Beliau kan pejabat negara. Saya tidak tahu apakah Beliau paham atau tidak dengan hal itu," ujar Dahnil saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Ada Timses yang Menyiapkan Propaganda Rusia...

Menurut Dahnil, tak seharusnya Jokowi menyebut propaganda suatu negara asing digunakan dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dengan demikian, Jokowi telah menyeret negara lain dalam peta politik di Indonesia.

"Itu berbahaya lho seorang presiden dengan bahasa eksplisit menyebut satu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden. Apalagi menyeret negara lain dalam peta politik Indonesia," kata dia.

Dahnil juga menegaskan bahwa gaya berkampanye pasangan Prabowo-Sandiaga selama ini tidak menggunakan propaganda ala Rusia.

Ia juga membantah pernyataan Jokowi yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Penjelasan Kedubes soal Polemik Propaganda Rusia

 

Bahkan, Dahnil menyebut pernyataan Jokowi tersebut sebagai kabar bohong atau hoaks.

"Bohong dan hoaks kalau menyebut Pak Prabowo dan Bang Sandi pakai konsultan asing," kata Dahnil.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, istilah "propaganda Rusia" dilontarkan oleh Jokowi.

Ia mengatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Ia tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Jokowi Halusinasi soal Propaganda Rusia

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi saat bertemu Sedulur Kayu dan Mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Terkait pernyataan itu, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui akun Twitter mengeluarkan pernyataan.

Kedubes Rusia melalui akun @RusEmbJakarta menyampaikan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam urusan elektoral di negara lain.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Timses: Bohong dan Hoaks kalau Sebut Prabowo dan Sandiaga Pakai Konsultan Asing

Kedubes Rusia untuk Indonesia juga menyampaikan, istilah "propaganda Rusia" merupakan rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 untuk kepentingan pilpres Amerika Serikat.

Istilah tersebut tidak berdasarkan pada realitas.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tulis akun Twitter tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Nasional
Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Nasional
Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Nasional
Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Nasional
8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Nasional
Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.