Kompas.com - 04/02/2019, 14:14 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Soelaeman Soemawinata menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/2/2019). Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan rumah bagi ASN dan TNI-Polri.

"Ya kami dari REI menghadap Bapak Wakil Presiden RI karena kebetulan beliau adalah ketua tim dari pengembangan untuk perumahan ASN, TNI, dan Polri," ujar Soelaeman usai bertemu Kalla.

"Menteri PUPR Pak Basuki juga mengajak menjadikan REI menjadi bagian dari tim pokja untuk mengolah bagaiamana kebijakan (pembangunan rumah) TNI Polri ini bisa dijalankan," lanjut dia.

Dalam pertemuan itu, REI mengusulkan agar tak sepenuhnya harga rumah dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ia menyadari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014 sedianya rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bebas dari PPN.

Namun ia berharap rumah bagi ASN dan TNI-Polri ini dikenakan PPN dengan skema yang tak membebani.

Baca juga: Jokowi Kebut Rumah untuk ASN, TNI dan Polri, Puan Bantah Terkait Pilpres

Selain itu, mereka juga mengusulkan agar ASN dan TNI-Polri tak perlu melalui proses BI Checking untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ia meyakini para ASN dan TNI-Polri memiliki kemampuan membayar sebab gajinya dijamin negara.

Ia juga mengusulkan kepada Wapres agar tak ada larangan bagi ASN dan TNI-Polri yang nantinya membeli rumah tersebut di kampung halaman.

Ia berharap aturan yang mengharuskan rumah subsidi agar wajib ditempati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2014 bisa dihilangkan.

Sebab ia mengatakan bisa saja ada ASN dan TNI-Polri yang mendadak berpindah tugas dengan jangka waktu lama sehingga rumah yang terlanjur ia cicil harus ditinggalkan sementara.

"Kira-kira hal-hal itu yang paling krusial," lanjut Soelaeman.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya. Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Baca juga: Asosiasi Pengembang Sarankan Rumah untuk ASN Gunakan Tanah Negara

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu. Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah. 

Kompas TV Kabar gembira bagi Anda anggota Aparatur Sipil Negara dan angota TNI, Polri. Sebab bila Anda belum memiliki rumah idaman, jangan kuatir pemerintah tengah mematangkan program rumah DP 0%.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.