Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 04/02/2019, 05:00 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo dan Maruf Amin, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan capres dan cawapres, Joko Widodo dan Maruf Amin, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Hendrata Theis menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dukungan tersebut ia sampaikan melalui deklarasi bersama sembilan kepala daerah di Maluku Utara yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Sebagai Ketua Partai Demokrat Maluku Utara, Hendrata menilai Jokowi harus memimpin satu periode lagi sebab membangun Indonesia tak cukup hanya lima tahun.

Baca juga: Demokrat Sebut Dukungan Ketua DPD Maluku Utara Hanya Gerbong Kosong

"Tujuan kita mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar yang baik, tapi yang terbaik. Banyak pekerjaan beliau (Jokowi) yang harus diteruskan. Karena itu, kami nyatakan sikap mendukung sepenuhnya agar beliau memimpin untuk lima tahun lagi," kata Hendrata melalui keterangan tertulis, Minggu (3/2/2019).

Ia mengaku tak khawatir sikap politiknya berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat yang telah memberikan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Komunitas Pengusaha Kayu dan Mebel Dukung Jokowi-Maruf Amin

Hendrata juga menyatakan tak perlu meminta izin kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Ia meyakini SBY akan menghormati pilihan politiknya yang berbeda dengan sikap partai.

"Saya memiliki Ketum, senior kami Pak SBY. Sikap politik saya ini demi Indonesia. Berbeda sikap politik, tapi kami punya hak menyampaikan sikap politik. Sikap berbeda, tapi punya tujuan untuk Indonesia lebih baik," lanjut Hendrata.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X