Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenggala Center Targetkan Peningkatan Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di 27 Provinsi

Kompas.com - 03/02/2019, 22:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Jenggala Center Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya akan menggerakan jaringannya untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 27 provinsi.

"Kami punya jaringan kan di 34 provinsi. Tapi kami hidupkan cuma 26 sampai 27 mesin provinsinya karena kami menganggap provinsi lainnya sudah dalam posisi aman. Jadi kami mengganggap kami fokus aja supaya energi kami bisa fokus di situ," ujar Ibnu usai acara konsolidasi Jenggala Center di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Saat ditanya apakah elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di 27 provinsi tersebut belum aman, ia membantah. Ia mengatakan Jenggala Center hanya akan meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di 27 provinsi tersebut agar semakin optimal.

Baca juga: Jokowi: Pak JK sejak Awal Bantu Kami

Sementara itu saat ditanya provinsi mana saja dari ke-27 provinsi tersebut, ia menjawab beberapa di antaranya ialah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Ia optimistis ketokohan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Kehormatan Jenggala Center dapat membantu meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Pak JK (Jusuf Kalla) ini kan katakanlah seperti yang lalu, dia kan ada di mana-mana jaringannya. Selain di timur ini, kan juga di daerah-daerah katakanlah kemarin Jabar kami push, kan dia naik waktu itu dia mengimbangi. Padahal jauh jaraknya," kata Ibnu.

"Itu jaringan itu yang dipakai. Antara lain kami juga menggunakan Jaringan Nusantara yang kebetulan banyak warga kami, warganya Pak JK. Itulah yang kami gunakan dan Alhamdulillah sangat signifikan kenaikan itu. Nah ini kami coba lagi sekarang," lanjut dia.

Ketua Dewan Pembina Jenggala Center Iskandar Mandji mengatakan, adanya konsolidasi itu mempertegas dukungan JK kepada Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Seperti diketahui, Jenggala Center ini merupakan satu lembaga yang dulu juga pada tahun 2014 menjadi mesin motor pemenangan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Dan lembaga ini memang didirikan oleh Bapak Jusuf Kalla, pada waktu itu," kata Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com