Jokowi: Saya Tak Punya Uang, Pilpres Itu Sangat Mahal Banget

Kompas.com - 03/02/2019, 15:45 WIB
Capres 01 Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari sedulur kayu dan mebel di Karanganyar, Minggu (3/2/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinCapres 01 Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari sedulur kayu dan mebel di Karanganyar, Minggu (3/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak mempunyai uang cukup jika harus membiayai sendiri kampanyenya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi mengemukakan hal itu saat menghadiri deklarasi dukungan dari Sedulur Kayu dan Mebel di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

"Kalau untuk keluar uang, darimana uangnya. Saya enggak punya. Pilpres tuh sangat mahal banget," kata Jokowi kepada para pengusaha dan tukang kayu yang hadir.

Baca juga: Hadiri Deklarasi Para Pengusaha Mebel, Jokowi Teringat Profesinya di Masa Lalu

Jokowi bersyukur para pendukungnya rela mengorbankan uang, barang, dan tenaga untuk membantu kampanyenya. Dalam deklarasi dukungan dari para tukang kayu itu misalnya, Jokowi sama sekali tak mengeluarkan uang untuk menyiapkan acara. Semuanya sudah disiapkan para pengusaha kayu dan mebel pendukungnya.

"Saya datang, hanya datang saja. Ini kalau pakai biaya, jangan dikira puluhan juta. Bisa ratusan juta," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kerelawanan seperti inilah yang dulu membawanya memenangi Pilkada DKI Jakarta 2012 hingga pilpres 2014. Ia berharap para pengusaha dan tukang kayu bisa terus militan mendukungnya sampai hari pemungutan suara pada 17 April mendatang.

"Saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas silaturahmi. Saya menghargai sekali. Dan ini mengingatkan kembali pada saya, pekerjaan yang saya geluti hampir 18 tahun menjadi eksportir mebel dan kayu bersama Bapak Ibu saudara sekalian," kata Jokowi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X