Bela Sri Mulyani, Jokowi Sebut Prabowo Tak Mengerti Ekonomi Makro

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membela Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut oleh Prabowo Subianto sebagai menteri pencetak utang.

Jokowi menegaskan, Sri Mulyani adalah menteri dengan kinerja baik. Bahkan, prestasi perempuan yang akrab disapa Ani itu sudah diakui dunia internasional.

"Dunia juga tahu Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, adalah kebanggan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai terbaik di dunia," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Sri Mulyani: Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang...

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018 lalu.

Lalu, pada Oktober 2018, Sri Mulyani kembali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Tahun 2018 di Asia Pasifik Timur. Penghargaan ini diberikan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

"Semua orang menghargai kok, semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani. Kalau ada kita yang menyampaikan itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro," kata Jokowi seraya tertawa.

Baca juga: Sri Mulyani: Jangan Pikir Bangun Infrastruktur Cuma Pakai Utang

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo, menegaskan, pernyataan Prabowo yang menyebut Sri Mulyani menteri pencetak utang merupakan kritik yang berbasis pada fakta.

Faktanya, sambung dia, tahun antara Desember 2014-Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun, dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 4.418 triliun.

Baca juga: Luhut: Utang Kita Semuanya Produktif

Artinya, utang di era Jokowi setiap tahun naik Rp 452,25 triliun. Sebagai perbandingan, selama 10 tahun Presiden SBY, kenaikan utang pemerintah Rp 1.309 triliun, atau Rp 131 triliun per tahun.

"Jadi setiap tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhutang rata-rata 3,45 kali lipat dari pemerintahan Presiden SBY," ujar Drajad kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).

"Masak pejabat negara yang banyak membuat utang tidak boleh disebut pencetak utang?" tambah politisi Partai Amanat Nasional ini.