Bela Sri Mulyani, Jokowi Sebut Prabowo Tak Mengerti Ekonomi Makro

Kompas.com - 03/02/2019, 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penyerahan DIPA Tahun 2018 kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan gubernur se-Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).KOMPAS.com/Fabian J. Kuwado Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penyerahan DIPA Tahun 2018 kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan gubernur se-Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membela Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut oleh Prabowo Subianto sebagai menteri pencetak utang.

Jokowi menegaskan, Sri Mulyani adalah menteri dengan kinerja baik. Bahkan, prestasi perempuan yang akrab disapa Ani itu sudah diakui dunia internasional.

"Dunia juga tahu Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, adalah kebanggan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai terbaik di dunia," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Sri Mulyani: Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang...

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018 lalu.

Lalu, pada Oktober 2018, Sri Mulyani kembali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Tahun 2018 di Asia Pasifik Timur. Penghargaan ini diberikan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

"Semua orang menghargai kok, semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani. Kalau ada kita yang menyampaikan itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro," kata Jokowi seraya tertawa.

Baca juga: Sri Mulyani: Jangan Pikir Bangun Infrastruktur Cuma Pakai Utang

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo, menegaskan, pernyataan Prabowo yang menyebut Sri Mulyani menteri pencetak utang merupakan kritik yang berbasis pada fakta.

Faktanya, sambung dia, tahun antara Desember 2014-Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun, dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 4.418 triliun.

Baca juga: Luhut: Utang Kita Semuanya Produktif

Artinya, utang di era Jokowi setiap tahun naik Rp 452,25 triliun. Sebagai perbandingan, selama 10 tahun Presiden SBY, kenaikan utang pemerintah Rp 1.309 triliun, atau Rp 131 triliun per tahun.

"Jadi setiap tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhutang rata-rata 3,45 kali lipat dari pemerintahan Presiden SBY," ujar Drajad kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).

"Masak pejabat negara yang banyak membuat utang tidak boleh disebut pencetak utang?" tambah politisi Partai Amanat Nasional ini.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X