Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Rudiantara Loyal Kepada Presiden

Kompas.com - 02/02/2019, 16:32 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, membela Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang sedang jadi bulan-bulanan oleh tagar #YangGajiKamuSiapa.

Politisi Golkar itu menilai Rudiantara sebagai pembantu presiden justru menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas.

“Saya memberikan apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudiantara. Menteri adalah pembantu presiden. Seorang pembantu presiden yang loyal berarti menteri yang bagus,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/2/2019).

Anggota Komisi XI ini mengatakan, kritik kepada Rudiantara atas sikapnya yang dinilai tidak netral merupakan hal wajar. Namun, kata Misbakhun, loyalitas menteri juga sangat diperlukan karena presiden harus memperoleh dukungan memadai dari para pembantunya.

Sebab, menteri adalah pejabat yang diangkat secara politik oleh presiden.

Baca juga: Dituding Rugikan Prabowo, Rudiantara Dilaporkan ke Bawaslu

“Jadi ini bukan urusan salah dan tidak, tetapi soal loyalitas seorang menteri kepada presidennya. Loyalitas seorang Rudiantara kepada Pak Jokowi karena menjadi political appointee pilihan presiden,” tutur Misbakhun.

Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan ini juga menjelaskan soal gaji bagi PNS. Misbakhun mengatakan, semua gaji untuk PNS berasal dari APBN.

Adapun sumber APBN adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Namun, ia menegaskan, adalah tugas pemerintah untuk mengelola APBN memastikan setiap pegawai negeri sipil bisa menerima gajinya dengan lancar.

Baca juga: Viral Pernyataan Menkominfo soal Yang Gaji Kamu Siapa, Ini Penjelasannya

“Jadi tidak ada gaji pegawai yang tertunda, tidak ada gaji pegawai yang tidak dibayarkan. Secara fiskal pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar gaji pegawai secara tepat waktu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik karena dianggap berpotensi melanggar netralitas aparatur sipil negara dalam Pilpres 2019.

Polemik ini bermula saat Kemenkominfo menggelar acara internal yang membahas desain sosialisasi Pemilu 2019 di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dalam acara internal tersebut, Rudiantara meminta masukan kepada semua pegawai tentang dua buah desain yang diusulkan untuk Gedung Kemenkominfo dengan gaya pengambilan suara atau voting.

Namun, ketika ingin memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk memilih, Rudiantara memberi opsi untuk memilih Nomor 1 atau Nomor 2. Keriuhan pun terjadi, sebab pegawai Kemenkominfo sepertinya mengasosiasikan ini seperti pilihan dalam Pilpres 2019.

Menanggapi keriuhan itu, Rudiantara kemudian meminta agar pemilihan ini tidak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, dia tetap memberikan opsi pilihan itu Nomor 1 atau Nomor 2.

Rudiantara kemudian meminta maju perwakilan pegawainya yang memilih desain Nomor 1 dan Nomor 2.

Saat pegawai yang memilih desain Nomor 1 mengungkapkan alasannya, tidak ada keriuhan.

Nah, polemik dimulai saat pegawai yang memilih Nomor 2 memberi penjelasan. Ini disebabkan pegawai yang memilih Nomor 2 memberikan alasan bukan terkait desain.

Ada kemungkinan Si Ibu yang ditunjuk itu salah menangkap saat Rudiantara menanyakan alasan memilih Nomor 2, bukan terkait desain tapi nomor urut dalam Pilpres 2019.

"Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan Nomor 2, yakin saja," ucap pegawai itu.

Sontak, Rudiantara tercengang mendengar jawaban tersebut. Tak lama setelah itu, Rudiantara menyatakan pertanyaan sindiran kepada pegawai yang memilih Nomor 2 tersebut.

"Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang?," ujar Rudiantara dalam acara itu.

Atas peristiwa ini, Rudiantara belakangan dilaporkan ke Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com