Jokowi : Saya Enggak Ingin Dengar Lagi Sengketa Tanah Wakaf

Kompas.com - 02/02/2019, 08:19 WIB
Warga Jakarta Pusat menunggu pembagian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo, di Lapangan Arcici, Rawasari, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaWarga Jakarta Pusat menunggu pembagian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo, di Lapangan Arcici, Rawasari, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019)

NGAWI, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo ingin, tidak ada lagi sengketa di tanah wakaf di Indonesia.

Demikian diungkapkan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada sebanyak 253 pihak di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).

"Saya enggak ingin mendengar lagi ada sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf," ujar Jokowi.

Di seluruh Provinsi Jawa Timur sendiri, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 7.700 sertifikat tanah wakaf.


Jokowi mengatakan, pemerintah gencar memberikan tanda bukti hak hukum atas tanah tersebut. Sebab, setiap Presiden berkunjung ke desa, banyak masyarakat yang mengadu tentang sengketa tanah di wilayahnya. Bahkan, persoalan itu terjadi pula di kota-kota besar, misal Jakarta.

"Ada masjid besar di tempat strategis di tengah kota. Dulu enggak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah," ujar Jokowi.

"Dituntutlah (pengurus masjid) oleh ahli waris. Enggak ada sertifikatnya, ya mau bagaimana? Kalau begitu, pegangannya apa?" lanjut dia.

Puji Sofyan Djalil

Meski demikian, Jokowi cukup puas atas penerbitan sertifikat oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kepala Pertanahan Nasional ( BPN).

Tahun 2017, Jokowi memberi target ke BPN untuk menerbitkan 5 juta sertifikat lahan. Nyatanya, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 5,2 juta.

Tahun 2018 lebih memuaskan lagi. Dari target yang diberikan Presiden sebesar 7 juta sertifikat, BPN berhasil menerbitkan 9,4 juta sertifikat.

Tahun 2019 ini, Jokowi pun memberikan target sebanyak 9 juta sertifikat mesti terbit. Namun, ia optimistis BPN bisa menerbitkan di atas 10 juta lembar sertifikat.

"Pak Menteri ATR/BPN ini memang kerja beliau cepat sekali. Begitu diperintahkan, langsung bekerja di seluruh provinsi. Ya itu karena saya beri target. Karena kalau enggak gitu, enggak rampung-rampung," ujar Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X