Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Keki, Fadli Zon Enggan Jenguk Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 01/02/2019, 22:23 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (BPN) Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya tidak berniat sama sekali menjenguk Ratna Sarumpaet yang saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya .

Sebelum tersangkut kasus hoaks, Ratna merupakan mantan salah satu juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian dipecat lantaran berbohong soal kabar penganiayaan dirinya.

Fadli Zon merasa keki atau jengkel sebab saat bertemu Prabowo dan sejumlah pimpinan BPN lainnya Ratna mengaku dianiaya sekelompok orang. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
"Memang enggak ada niat sih (menjenguk Ratna Sarumpaet). Kami ini kan merasa keki. Kami ini merasa jengkel sekali merasa dibohongi kok," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Fadli, kebohongan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan kerugian bagi Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Babak Baru Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Seperti diketahui, setelah bertemu Ratna yang mengaku dianiaya, Prabowo langsung memberikan pernyataan pada Selasa (2/10/2018) malam.

Ia menuding ada motif politik di balik dugaan penganiayaan terhadap anggota badan pemenangannya itu.

Namun, tak lama berselang, Ratna mengaku berbohong soal kabar penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 21 September 2018.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

Kasus itu pun sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat pertama Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

"Kami yang paling dirugikan kan. Kami dirugikan sekali dengan kasus ini. Lihat saja sampai ini jadi bahan bagi Jokowi di debat pertama. Yang ditanya apa, jawabannya kasus RS lagi," ucap Fadli.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini. Pertama, Kejari Depok akan eksekusi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani namun, Buni meminta eksekusi ditunda. Berikutnya, KPU umumkan 49 daftar nama caleg mantan narapidana korupsi. Terakhir, kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com